PRIORITAS, 4/11/26 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah tegas kepada Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara dan sejumlah pejabat negara secara objektif, transparan, serta tanpa ada informasi yang ditutup-tutupi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden menginstruksikan agar seluruh proses hukum berjalan lurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi," ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (04/11/26).
Isu serius yang mengancam kedaulatan negara
Prasetyo menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan erat dengan dugaan tindak pidana penyadapan (illegal tapping), penghilangan barang bukti elektronik, serta akses ilegal yang menyasar pimpinan tertinggi negara.
Pemerintah memandang tindakan ini sebagai persoalan yang sangat serius karena berpotensi membocorkan informasi sensitif yang krusial.
"Kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara, di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara," tegasnya.
Hingga saat ini, katanya, pemerintah belum mengetahui secara terperinci mengenai motif maupun tujuan utama di balik aksi penyadapan tersebut karena proses penyidikan intensif masih berjalan di pihak kepolisian.
"Secara detail belum, ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat," tambah Mensesneg.
Target penyadapan meluas ke tokoh parpol dan ormas
Berdasarkan keterangan pemerintah, sasaran dari aksi ilegal ini ternyata cukup meluas. Tidak hanya menyasar Kepala Negara, tindakan penyadapan ini diduga juga membidik para menteri kabinet, pimpinan partai politik, dan tokoh organisasi kemasyarakatan (Ormas).
"Ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, ini tujuannya untuk apa. Tapi secara lengkap dan detail, itu kita tunggu dari proses penyidikan," kata Prasetyo, seperti dilansir dari Antara.
Kendati kasus ini tengah bergulir, Prasetyo memastikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk menjamin pelayanan kepolisian kepada masyarakat luas tetap berjalan normal tanpa gangguan apa pun. Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir.
"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena tindakan ini dilakukan oleh beberapa oknum tertentu," jelasnya.
Tiga personel Polri resmi ditetapkan sebagai tersangka
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah bergerak cepat dengan menetapkan tiga personel aktif Polri sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini. Ketiga oknum tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, menyatakan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (03/11/26), bahwa penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi kunci dan mengamankan barang bukti yang kuat.
Ketiga oknum anggota Polri tersebut disangkakan pasal terkait tindak pidana penyadapan tanpa prosedural, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Saat ini, ketiganya telah resmi menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri, Jakarta, untuk proses hukum lebih lanjut. (P-*/ht)
