PRIORITAS, 27/9/25 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto berencana memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, guna membicarakan berbagai kasus keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
"Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan," ujar Prabowo di Lanud Halim, Jakarta, Sabtu (27/9/25).
Prabowo menyampaikan, program MBG wajar menghadapi berbagai hambatan pada tahap awal, terlebih karena skalanya yang besar. Meski begitu, ia berharap semua kendala tersebut bisa diatasi dengan baik.
"Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan," ucap Presiden.
Prabowo mengingatkan kembali tujuan dibuatnya program MBG yaitu untuk anak-anak yang sulit mendapatkan makan bergizi.
"Mereka itu makan hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juga pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi," imbuh Kepala Negara.
Dalam beberapa minggu terakhir, tercatat adanya peningkatan kasus keracunan setelah mengonsumsi MBG di sejumlah daerah, sehingga banyak siswa harus mendapat perawatan medis.
Sebagai penanggung jawab utama program ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah dengan mengeluarkan keputusan untuk mengantisipasi munculnya kembali kasus keracunan MBG.
Menerima surat pemberitahuan resmi
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan, seluruh dapur mitra yang pernah terlibat dalam kasus keracunan sudah menerima surat pemberitahuan resmi.
“Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” katanya, Jumat (26/9/25), dikutip dari Antara.
Dalam rangka pengawasan, BGN akan menurunkan tim inspeksi yang melibatkan BPOM, Dinas Kesehatan, serta pihak kepolisian. Tim tersebut akan melakukan evaluasi langsung terhadap kondisi dapur dan memastikan semua standar dalam petunjuk teknis (juknis) dipatuhi.
“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” ujarnya. (P-Zamir)
