PRIORITAS, 7/9/26 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) memiliki rekening bank. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat inklusi atau kesetaraan dan literasi atau pemahaman keuangan di dalam negeri.
Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9/26). Ratas intensif yang berlangsung selama 3,5 jam ini diketahui khusus membahas isu-isu ekonomi nasional terupdate.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan, posisi keuangan Indonesia saat ini sebenarnya sudah berada di jalur yang positif.
"Berdasarkan survei OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Sedangkan untuk literasi keuangan berada di angka 63,57 persen," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan seusai ratas.
Meskipun angka ini sudah lebih baik dari beberapa negara OECD, Presiden Prabowo ingin pencapaiannya jauh lebih optimal dengan kepemilikan rekening yang merata.
Gandeng Himbara dan integrasikan data Dukcapil
Untuk menyukseskan program satu warga satu rekening ini, pemerintah mengambil dua langkah utama.
Pertama, memberikan tugas khusus untuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Presiden menginstruksikan bank-bank Himbara, terutama PT BRI (Persero) Tbk, dan BSI, untuk memfasilitasi pembuatan rekening massal bagi masyarakat.
Kedua, integrasi sistem BI. Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem pembayaran (payment system) dan gateway system Bank Indonesia (BI), termasuk perluasan penggunaan QRIS.
Bansos langsung ditransfer ke rekening warga
Airlangga menambahkan, ke depannya program kepemilikan rekening ini akan langsung diintegrasikan dengan program sosial pemerintah. Seluruh bantuan sosial (bansos) atau bantuan pemerintah lainnya akan langsung disalurkan secara nontunai ke rekening masing-masing warga.
Langkah tersebut dinilai akan membuat penyaluran bantuan jauh lebih transparan dan tepat sasaran.
Rapat terbatas yang dimulai pada pukul 15.30 hingga 19.00 WIB itu diikuti jajaran menteri kabinet, kepala badan, dan jajaran Direktur Utama bank-bank besar nasional untuk memastikan kesiapan infrastruktur perbankan di lapangan.
Para pejabat yang hadir adalah Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani yang juga CEO Danantara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Selain itu, ada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf yang juga Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Pengaturan BUMN dan COO Danantara Dony Oskaria, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Dari kalangan perbankan, ada Direktur Utama (Dirut) BRI Hery Gunardi, Dirut Mandiri Riduan, Dirut BNI Putrama Wahju Setyawan, Dirut BTN Nixon L. P. Napitupulu, dan Dirut BSI Anggoro Eko Cahyo.
Hadir juga Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, eks Menkeu Fuad Bawazier, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo. (P-Ant/ht)
