PRIORITAS, 25/9/26 (Jakarta): Berulangnya temuan fasilitas istimewa di lembaga pemasyarakatan memicu perhatian serius Ketua DPR RI Puan Maharani. Merespons fenomena berulang ini, perempuan pertama yang memimpin DPR tersebut mendesak perbaikan menyeluruh guna menjamin prinsip kesetaraan hukum.
“Kasus penyediaan fasilitas istimewa bahkan fasilitas mewah di Lapas dan Rutan sudah berulang kembali. Artinya masih banyak celah dalam sistem lembaga pemasyarakatan kita,” kata Puan melalui keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (25/9/26).
Jika menengok hasil sidak terbaru, Tim Ombudsman RI membongkar keberadaan 10 kamar hunian berfasilitas beda di Lapas Cibinong. Melalui pemeriksaan di lokasi, petugas juga menemukan empat bangunan berkonsep apartemen serta pemukiman mirip vila.
“Harus ada reformasi tata kelola lembaga pemasyarakatan secara mendasar untuk menghentikan pola-pola semacam ini,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Tuntutan transparansi pemerintah
Menanggapi fakta lapangan tersebut, Puan meminta kementerian terkait menindaklanjuti seluruh hasil temuan secara objektif. Langkah terbuka ini sangat penting agar publik memperoleh kejelasan mengenai peruntukan fasilitas tersebut.
“Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang benar mengenai peruntukan fasilitas yang ditemukan serta memastikan seluruh pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai hukum,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Guna mencegah penyalahgunaan wewenang, pimpinan DPR ini mendorong pemerintah menjadikan momentum ini sebagai bahan evaluasi. Melalui pembenahan terstruktur, seluruh warga binaan bakal menerima pelayanan sesuai standar dasar.
“Perbaikan harus diarahkan untuk menjamin perlakuan yang setara sesuai standar lembaga pemasyarakatan, memenuhi hak dasar seluruh warga binaan, serta menutup ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Benahi juga tata kelola sistem lembaga pemasyarakatan,” pungkasnya. (P-*/Khalied M)
