PRIORITAS, 8/7/26 (Jakarta): Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana meminta data rinci dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengenai klaim Jaminan Hari Tua (JHT), di mana sekitar 95,45 persen pencairannya dikenakan tarif pajak 0 persen.
Kebijakan tarif PPh final 0 persen tersebut berlaku bagi peserta yang mencairkan JHT dengan nilai maksimal Rp50 juta.
Permintaan data itu menjadi tindak lanjut hasil pertemuan Purbaya dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.
"Kalau saya lihat kan tadi 95 persen dari data yang ada ya, sudah ter-cover pajaknya 0 persen. Tapi kata Pak Said datanya enggak terlalu akurat, jadi saya akan minta data lebih lengkap ke BPJS Ketenagakerjaan untuk melihat seperti apa datanya," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (8/7/26).
Purbaya sebelumnya menerima kunjungan Said Iqbal untuk membahas sejumlah masukan mengenai kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan manfaat JHT dan jaminan pensiun.
Dalam pertemuan itu, Said Iqbal menyampaikan beberapa usulan, mulai dari evaluasi pajak atas pencairan JHT, kajian ulang penerapan pajak progresif bagi pekerja yang mencairkan JHT lebih dari sekali akibat terkena PHK, hingga penyesuaian batas manfaat JHT yang dikenakan pajak. Selain itu, ia juga mendorong perubahan aturan perpajakan untuk manfaat pensiun, THR, serta uang pesangon.
Menanggapi masukan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan akan melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menentukan langkah kebijakan selanjutnya.
"Kita tidak ingin membuat masyarakat semakin sulit. Yang sudah berjalan akan kita jaga, tetapi kita juga harus berhati-hati menghitung dampak kebijakannya terhadap penerimaan negara dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Pemerintah turut mempertimbangkan evaluasi terhadap skema pajak progresif bagi pekerja yang terkena PHK berulang kali dan melakukan pencairan JHT lebih dari satu kali.
"Terkait pajak progresif ini akan kita pelajari. Kita ingin melihat apakah mekanisme yang ada saat ini masih relevan dengan kondisi ketenagakerjaan sekarang, termasuk bagi pekerja yang beberapa kali berpindah pekerjaan karena PHK," imbuh Purbaya.
Aturan perpajakan
Pemerintah juga akan meninjau kembali aturan perpajakan yang masih menggunakan ketentuan lama agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan sistem jaminan sosial serta kondisi pasar tenaga kerja saat ini.
Purbaya menegaskan, setiap perubahan kebijakan pajak perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan bagi pekerja, kepastian regulasi, keberlangsungan program jaminan sosial, serta kondisi keuangan negara.
Pemerintah memastikan ruang komunikasi dengan berbagai pihak terkait akan tetap terbuka untuk membahas kebijakan tersebut.
Sementara itu, Said Iqbal menyampaikan bahwa dirinya mendapat mandat dari Presiden untuk menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan pekerja, termasuk usulan penghapusan pajak terhadap JHT, manfaat pensiun, THR, serta uang pesangon.
"Saya ditugaskan oleh Presiden untuk memberikan masukan terkait dengan kesejahteraan buruh, pajak yang dikenakan pada jaminan sosial itu juga penting," kata dia, demikian informasi yang diterima dari Antara.
Menurutnya, sejumlah pungutan pajak tersebut dibebankan pada pendapatan yang menjadi penopang ekonomi terakhir bagi pekerja, khususnya ketika mengalami PHK atau memasuki masa pensiun.
Ia berpandangan, JHT merupakan bentuk tabungan sosial milik pekerja, sehingga dana pokok yang dicairkan seharusnya tidak dikenakan pajak. (P-Zamir)
