PRIORITAS, 9/7/2026 (Jakarta): Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi klaim fiktif Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp24,55 miliar.
Ketiga terdakwa terdiri atas mantan HRD PT Mitra Adi Perkasa sekaligus Direktur PT Empat Enam Sejahtera Renu Arinta Shani, serta dua mantan petugas verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan, Sri Listiani dan Sayoko Adi Nugroho.
Dalam surat dakwaan, JPU Arif Darmawan mengungkapkan ketiganya diduga menikmati hasil pencairan 391 klaim JKK yang direkayasa sepanjang 2014 hingga 2024 untuk kepentingan pribadi.
"Ketiganya, secara tanpa hak, menerima hasil pencairan 391 pengajuan klaim JKK BP Jamsostek tahun 2014 sampai 2024 yang telah direkayasa untuk digunakan bagi kepentingan pribadi," ujar Arif dalam persidangan.
Jaksa merinci Renu diduga menerima dana sebesar Rp16,34 miliar, Sri Listiani memperoleh Rp5,94 miliar, sedangkan Sayoko Adi Nugroho menerima Rp1,63 miliar dari hasil pencairan klaim fiktif tersebut.
Modus yang digunakan dilakukan dengan memalsukan dokumen pengajuan klaim JKK, termasuk data peserta, kuitansi rumah sakit, dan dokumen pendukung lainnya. Nilai tagihan rumah sakit juga diduga dinaikkan agar dana klaim yang dicairkan lebih besar.
Dokumen yang telah direkayasa kemudian diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh petugas verifikasi, meski diketahui tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah dana klaim cair ke rekening peserta, sebagian besar uang tersebut diminta kembali dan ditransfer ke rekening Renu untuk kemudian dibagikan kepada pihak lain yang terlibat.
Jaksa juga mengungkap praktik tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Sayoko tetap memproses klaim meski mengetahui adanya kejanggalan pada dokumen yang diajukan dan diduga menerima bagian antara 25 hingga 40 persen dari setiap pencairan klaim.
Atas perbuatannya, ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (P-/Gio R)
