PRIORITAS, 7/9/26 (Jakarta): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp49,8 triliun untuk tahun anggaran 2027 kepada Komisi XI DPR RI.
Kemenkeu akan menggunakan anggaran tersebut untuk menjalankan lima program utama. Program itu mencakup dukungan manajemen, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, kebijakan fiskal, serta pengelolaan belanja negara.
“Untuk menjalankan seluruh program dimaksud, Kementerian Keuangan didukung pagu anggaran sebesar Rp49,80 triliun,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/26).
Sebagian besar anggaran tersebut berasal dari rupiah murni. Nilainya mencapai Rp42,34 triliun.
Kemenkeu juga mendapat pendanaan melalui skema Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp7,63 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp102,15 miliar.
Dukungan manajemen dapat anggaran terbesar
Program Dukungan Manajemen mendapat alokasi terbesar dengan nilai Rp45,81 triliun. Kemenkeu akan menggunakan anggaran ini untuk mendukung operasional dan mengembangkan sistem pelayanan serta tata kelola keuangan negara.
Sejumlah agenda masuk dalam program tersebut. Di antaranya pengembangan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk mendukung hilirisasi industri strategis.
Kemenkeu juga akan mengembangkan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN) dan menerapkan Coretax.
Selain itu, Kemenkeu berencana mengembangkan Tax Crime Handling System. Sistem ini akan memperkuat penanganan tindak pidana perpajakan.
Kemenkeu juga akan mengembangkan Smart Customs and Excise System. Sistem tersebut bertujuan meningkatkan layanan dan pengawasan kepabeanan serta cukai.
Program Dukungan Manajemen turut mencakup pengembangan Office Automation Kemenkeu. Pemerintah juga akan memperbaiki pola mutasi pegawai.
Pengelolaan penerimaan negara
Program Pengelolaan Penerimaan Negara mendapat alokasi terbesar kedua. Nilainya mencapai Rp3,62 triliun.
Kemenkeu akan mengarahkan dana tersebut untuk memperkuat penerimaan dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta PNBP.
Sejumlah agenda akan masuk dalam program ini. Kemenkeu akan mengintegrasikan proses bisnis ekspor-impor dan logistik.
Kemenkeu juga akan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional. Selain itu, pemerintah akan memperkuat Joint Task Force on Illegal Goods.
Kemenkeu akan menggali potensi PNBP dari sektor sumber daya alam minyak dan gas bumi. Pengawasan terhadap sektor tersebut juga akan diperkuat untuk mendukung peningkatan lifting migas.
Di sektor perpajakan, Kemenkeu akan melanjutkan sentralisasi layanan perpajakan. Pemerintah juga akan mentransformasi pengawasan Tempat Penimbunan Berikat (TPB).
Perbendaharaan dan kekayaan negara
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko mendapat anggaran Rp267,58 miliar.
Kemenkeu akan menggunakan anggaran tersebut untuk mendukung penjaminan pemerintah dalam program kemandirian energi. Salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala besar yang terintegrasi.
Program ini juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif.
Selain itu, Kemenkeu akan mengoptimalkan layanan lelang dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Langkah tersebut bertujuan meningkatkan penerimaan negara.
Kebijakan fiskal dan sektor keuangan
Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi mendapat alokasi Rp78,86 miliar.
Kemenkeu akan menggunakan anggaran tersebut untuk mengatasi berbagai hambatan investasi. Pemerintah juga akan mendorong hilirisasi industri strategis.
Selain itu, dikutip Beritasatu.com, Kemenkeu akan memperkuat kebijakan ekspor dan kepabeanan. Pemerintah juga akan mengoptimalkan PNBP dari sektor telekomunikasi.
Kemenkeu juga akan menyusun desain ekosistem profesi penunjang sektor keuangan.
Pengelolaan belanja negara
Program Pengelolaan Belanja Negara mendapat alokasi Rp23,78 miliar.
Kemenkeu akan menggunakan anggaran tersebut untuk meningkatkan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program ini turut mencakup penguatan regulasi pembiayaan daerah. Kemenkeu juga akan mengembangkan potensi pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, pemerintah akan memodernisasi sistem penganggaran. Kemenkeu juga akan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan menyusun kebijakan jaminan sosial.
Pagu berdasarkan fungsi
Berdasarkan fungsinya, pagu anggaran Kemenkeu 2027 terbagi menjadi tiga fungsi.
Fungsi pelayanan umum mendapat alokasi Rp45,5 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan memperoleh Rp3,99 triliun.
Adapun fungsi ekonomi mendapat anggaran Rp300,44 miliar.
Sebagai pembanding, Kemenkeu pada awalnya mendapat pagu anggaran Rp52,02 triliun untuk 2026. Pemerintah kemudian melakukan efisiensi sehingga pagunya turun menjadi Rp49,8 triliun.
Dengan demikian, usulan pagu Kemenkeu untuk 2027 memiliki nominal yang sama dengan pagu 2026 setelah efisiensi.
Purbaya kemudian meminta persetujuan Komisi XI DPR RI atas usulan pagu anggaran Kemenkeu untuk tahun anggaran 2027.
“Sebagai penutup, kami mohon perkenaan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat memberikan persetujuan terhadap pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027,” ucap Purbaya. (P-Zamir)
