PRIORITAS, 8/9/26 (Jakarta): Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Tahun Anggaran 2027. Nilai pagu anggaran yang disetujui tersebut mencapai Rp49,80 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasinya atas keputusan legislatif tersebut. Dikatakan, rapat kerja ini menjadi komitmen awal penyusunan pengelolaan keuangan negara untuk periode 2027.
“Kami menyampaikan terima kasih atas persetujuan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI terhadap usulan pagu anggaran Kemenkeu Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun,” ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (7/9/26), sebagaimana dikutip dari keterangan pers Selasa (8/9/26) pagi.
Rincian alokasi anggaran Kemenkeu 2027
Diuraikan, pagu anggaran jumbo senilai Rp49,80 triliun tersebut akan dibagi ke dalam beberapa pos program kerja strategis. Alokasi terbesar berfokus pada program dukungan manajemen.
Ada pun rincian lengkap pembagian anggaran Kemenkeu 2027 meliputi Program Dukungan Manajemen Rp45,81 triliun, Program Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp3,62 triliun, Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp267,58 miliar, Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi Rp78,86 miliar, dan Program Pengelolaan Belanja Negara: Rp23,78 miliar.
Meskipun menyetujui usulan tersebut, Komisi XI DPR memberikan sejumlah syarat ketat. Pagu anggaran Kemenkeu harus diefisienkan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: output (hasil langsung), outcome (dampak jangka pendek), dan impact (dampak luas) yang nyata bagi ekonomi masyarakat.
DPR menyampaikan, sebagai bentuk transparansi, Kemenkeu diwajibkan untuk menyampaikan aporan kinerja triwulan dengan menyajikan informasi terukur mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran setiap tiga bulan sekali sepanjang tahun 2027.
Selain itu, Kemenkeu juga diminta menunjukkan laporan indikator keberhasilan. Dikatakan, laporan harus memperlihatkan keterkaitan jelas antara sasaran program, penerima manfaat, hingga efisiensi sumber daya anggaran yang digunakan.
Komisi XI berikan rekomendasi perbaikan
Dilansir dari Antara, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Komisi XI DPR RI juga memberikan rekomendasi tertulis kepada Menkeu untuk terus melakukan perbaikan di sektor perencanaan, pengalokasian, maupun pelaksanaan anggaran di lapangan.
Merespon hal itu, Menkeu memastikan seluruh catatan, pertanyaan, dan pendalaman dari pimpinan serta anggota Komisi XI DPR telah dicatat dengan baik.
Pihak Kemenkeu, katanya, berkomitmen akan segera menyampaikan jawaban dan penjelasan tertulis secara berkala sesuai batas waktu yang ditentukan. (P-Ant/ht)
