PRIORITAS, 25/10/26 (Buntok, Kalteng): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Pemkab Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), merampungkan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Keputusan itu dicapai melalui rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Buntok, Senin (26/10/26).
Agenda tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD, Ideham, didampingi Wakil Ketua II Hj. Rusinah Andelen, serta dihadiri Sekretaris Daerah Ita Minarni bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah di ruang Rapat Komisi.
Hasil evaluasi Gubernur Kalteng
Forum tersebut difokuskan untuk menindaklanjuti seluruh catatan serta koreksi dari hasil evaluasi Gubernur Kalteng terhadap draf fiskal daerah.
Wakil Ketua DPRD Barsel, Ideham, menegaskan bahwa telaah dari tingkat provinsi merupakan prosedur wajib dalam siklus penganggaran.
"Kami sepakat menindaklanjuti seluruh catatan, saran, dan masukan dari hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Perubahan 2026," ujar Ideham didampingi Hj. Rusinah Andelen kepada awak media, usai rapat.
Ia menjelaskan, evaluasi dari kepala wilayah bertujuan memastikan rancangan anggaran tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun kepentingan umum.
"Evaluasi bertujuan memastikan kebijakan anggaran daerah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," tambahnya.
Politisi tersebut menyebutkan, seluruh poin koreksi kini telah disesuaikan sebelum dokumen akhir ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dalam rapat tersebut, Ideham membeberkan, pihak legislatif turut menerima informasi mengenai masuknya alokasi dana khusus dari pusat untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
"Terkait mekanisme penggunaan anggarannya, kami serahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menyesuaikannya dalam struktur APBD Perubahan 2026," kata Ideham.
Bantuan Rp15 miliar masuk pos BTT
Sementara itu, saat rapat berlangsung, Sekretaris Daerah Barsel, Ita Minarni, mengonfirmasi bahwa kucuran dana penanganan darurat senilai Rp15 miliar dari pusat langsung dimasukkan ke dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Karena kita belum rampung APBD perubahan, maka dana Rp15 miliar tersebut masuk dalam struktur APBD Perubahan melalui BTT," ungkap Ita Minarni.
Ita menerangkan, pemerintah daerah bersama dewan berharap seluruh tahapan administrasi itu dapat segera tuntas agar pelaksanaan program pembangunan serta penanganan krisis lingkungan dapat berjalan optimal. (P-Ahmad Arbani)
