PRIORITAS, 06/09/26 (Gorontalo Utara): DPRD Gorontalo Utara mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan daerah dari usaha sarang burung walet. DPRD menilai potensi tersebut cukup besar karena lebih dari 100 usaha walet tersebar di 11 kecamatan.
Anggota Komisi III sekaligus Badan Anggaran DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, mengatakan pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Menurut Windra, pemerintah daerah juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha walet.
Sosialisasi jadi langkah awal
Windra mengatakan DPRD mendukung sosialisasi yang dilakukan Badan Keuangan Gorontalo Utara. Sosialisasi tersebut berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Anggrek dan Monano. Kegiatan itu melibatkan para pelaku usaha sarang burung walet.
Menurut dia, pendekatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pajak dan retribusi.
"Kita berharap seluruh pelaku usaha di daerah ini, khususnya usaha burung walet dapat mendukung langkah pemerintah daerah dalam optimalisasi sumber penerimaan atau potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang ada," kata Windra.
Ia menilai usaha sarang burung walet berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Namun, pemerintah harus mengelolanya secara baik, transparan, dan sesuai aturan.
Data Badan Keuangan Gorontalo Utara mencatat lebih dari 100 usaha walet tersebar di 11 kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi penerimaan daerah yang dapat digarap pemerintah.
Pengusaha walet beri respons positif
Windra menyebut para pengusaha walet memberikan respons positif dalam kegiatan sosialisasi.
Ia berharap pemerintah daerah juga merespons keterbukaan tersebut dengan membangun sistem perpajakan daerah yang sehat.
"Alhamdulillah para pengusaha walet memberikan respon yang sangat baik. Ini menunjukkan keinginan mereka untuk bersama-sama mendukung peningkatan sumber penerimaan daerah," ujarnya.
Menurut Windra, peningkatan PAD tidak hanya berkaitan dengan penarikan pajak dan retribusi.
Pemerintah juga perlu memberi pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah.
Karena itu, ia meminta sosialisasi dilakukan secara persuasif dan dialogis. Pelaku usaha diharapkan melihat kewajiban tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan.
Data akurat cegah kebocoran
DPRD juga meminta pemerintah memperkuat pendataan usaha walet di Gorontalo Utara.
Pendataan harus mencakup lokasi usaha, pelaku usaha, serta potensi penerimaan yang bisa masuk ke kas daerah.
Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun penagihan dan pengawasan secara lebih terukur.
Langkah tersebut juga penting untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah.
"Kami berharap pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan dan pelaku usaha bisa menjalin komunikasi bersama. Pemerintah daerah memerlukan PAD, sementara pelaku usaha pun memerlukan kepastian hukum dan pelayanan yang baik dalam menjalankan usaha," kata Windra.
DPRD, kata Windra, siap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan potensi penerimaan daerah. Ia meminta pemerintah tetap memperhatikan kondisi para pelaku usaha saat mengoptimalkan penerimaan.
Minta digitalisasi jadi prioritas
Windra juga mendorong pemerintah memanfaatkan digitalisasi dalam pengelolaan penerimaan daerah. Menurutnya, sistem digital dapat membantu pemerintah menghitung penerimaan secara tepat.
Sistem tersebut juga dapat mempersempit peluang kebocoran dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah.
"Pemanfaatan kanal digitalisasi keuangan dalam mengelola potensi penerimaan daerah pun harus menjadi prioritas," katanya.
Windra meyakini komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha dapat meningkatkan PAD. Namun, optimalisasi tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
Sosialisasi pengelolaan retribusi usaha sarang burung walet tersebut turut dihadiri anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara Lukum Diko, Badan Keuangan, serta Pemerintah Kecamatan Monano. (P-*Ant/sm)
