PRIORITAS, 15/9/26 (Jakarta): Pergantian Menteri Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa oleh Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, mendapat respons dari pengusaha.
Pihak pengusaha bisa menerima pergantian Menteri Keuangan, karena ini merupakan bagian dari kewenangan dan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan efektivitas pemerintahan.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani yang paling penting dari pergantian Menteri Keuangan jangan sampai transisi kepemimpinan mengganggu pengelolaan fiskal hingga kepercayaan pelaku usaha dan investor.
"Yang paling penting bagi kami adalah agar proses transisi kepemimpinan ini dapat berjalan dengan baik serta tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia," kata Shinta, dikutip Detik.com, Selasa (15/9/26).
Adapun sosok Suahasil Nazara, dinilai Shinta bukan merupakan figur yang baru hadir dalam pengelolaan kebijakan fiskal nasional. Pengalamannya yang panjang di Kementerian Keuangan, baik sebagai Wakil Menteri Keuangan maupun sebelumnya di Badan Kebijakan Fiskal, memberikan kontinuitas dan pemahaman institusional yang penting.
"Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kontinuitas tersebut kami harapkan dapat membantu menjaga agar transisi kepemimpinan tidak menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak," katanya.
Jaga keseimbangan
Untuk ke depan, dunia usaha berharap Kementerian Keuangan tetap mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan dan kredibilitas fiskal dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"APBN perlu tetap dikelola secara prudent dan berkelanjutan, tetapi pada saat yang sama juga harus efektif sebagai instrumen untuk menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor riil," harapnya.
Menurutnya, bagi pelaku usaha, prediktabilitas juga menjadi sangat penting, terutama terkait kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, serta berbagai kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap biaya dan keputusan bisnis.
Selanjutnya berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik dan ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha, sehingga perusahaan memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan investasi dan ekspansi.
Tidak ringan
Lebih lanjut dikatakannya, tantangan Menteri Keuangan ke depan tentu tidak ringan karena pemerintah perlu membiayai berbagai prioritas pembangunan sekaligus menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi sama pentingnya.
"Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh," jelasnya.
Sedangkan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) juga memberikan respons atas penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). HIPMI menilai pergantian Menkeu harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor sekaligus memastikan kebijakan fiskal semakin efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ketua Umum BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo mengatakan tantangan Menkeu baru bukan hanya menjaga kesehatan APBN, tetapi memastikan kekuatan fiskal benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi baru di sektor riil.
"Dunia usaha membutuhkan dua hal berjalan bersamaan: fiskal yang kredibel dan ekonomi yang terus bergerak. APBN yang sehat penting untuk menjaga kepercayaan, tetapi dampaknya juga harus semakin terasa dalam bentuk investasi baru, proyek yang berjalan, usaha yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta," kata Jona dalam keterangannya.(P-*/am)
