PRIORITAS, 13/09/26 (Buol): Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, memperkuat upaya mengatasi persoalan anak tidak sekolah (ATS) melalui pemberian bantuan perlengkapan pendidikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari intervensi pemerintah daerah agar anak-anak yang belum mengakses pendidikan dapat kembali memperoleh hak belajar secara layak.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Anita mengatakan, pihaknya terus melakukan proses pendataan dan validasi terhadap anak yang belum mengenyam pendidikan. Hingga kini, sekitar 3.000 anak telah terverifikasi dengan melibatkan sejumlah instansi hingga tingkat desa.
Verifikasi tersebut melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta para operator di setiap desa. Pendataan secara lintas sektor, menurutnya Anita penting agar pemerintah dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan anak secara lebih tepat.
Faktor ekonomi hingga pernikahan dini
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan persoalan anak tidak sekolah di Buol terpengaruh oleh sejumlah faktor. Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu penyebab, selain perundungan, jarak tempuh menuju sekolah, serta pernikahan dini.
Kondisi tersebut membuat penanganan ATS tidak cukup hanya dengan mendorong anak kembali ke sekolah. Pemerintah juga perlu melihat persoalan yang menjadi penyebab mereka meninggalkan pendidikan formal.
Pemkab Buol telah menjalankan program pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan selama tiga tahun terakhir. Program tersebut diarahkan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar hambatan ekonomi tidak menjadi alasan mereka meninggalkan bangku sekolah.
Mulai salurkan seragam
Salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah adalah memberikan perlengkapan sekolah kepada siswa yang membutuhkan. Bantuan tersebut mencakup alat tulis, seragam, tas, hingga sepatu.
Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buol berharap bantuan perlengkapan itu dapat meringankan beban keluarga sekaligus memberikan dorongan bagi anak-anak untuk kembali mengikuti kegiatan pendidikan.
Bagi anak yang sudah cukup lama meninggalkan sekolah formal, pemerintah menyiapkan jalur pendidikan alternatif melalui pendidikan nonformal. Pemkab akan mengarahkan mereka untuk mengikuti pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersedia di daerah tersebut.
Pemerintah dorong kolaborasi
Anita menegaskan, persoalan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua harus bekerja bersama agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan dasar.
Kolaborasi tersebut diperlukan bukan hanya untuk menemukan anak yang belum bersekolah, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan pendampingan sesuai kondisi masing-masing.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Buol berharap penanganan ATS tidak berhenti pada pendataan dan pemberian bantuan, tetapi berlanjut hingga anak-anak tersebut kembali memperoleh akses pendidikan yang layak.
Melansir Antara News, Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol mencatat terdapat 158 sekolah dasar dengan 1.621 guru. Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama terdapat 64 sekolah dengan 954 guru.
Ketersediaan satuan pendidikan dan tenaga pengajar tersebut menjadi salah satu modal penting bagi pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menekan jumlah anak yang tidak sekolah di Kabupaten Buol. (P-*/sm)
