PRIORITAS, 27/10/26 (Jakarta): Ancaman deportasi massal pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia mendorong anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah segera menyiapkan lima langkah perlindungan.
Ia menekankan pentingnya pemenuhan hak pekerja, kesiapan menghadapi kepulangan dalam jumlah besar, serta penyediaan lapangan kerja bagi PMI yang kembali ke Tanah Air.
Rieke menyebut perlindungan pekerja migran sebagai tanggung jawab negara yang berkaitan dengan pemenuhan hak, jaminan sosial, dan martabat bangsa. Ia juga mengingatkan kontribusi PMI terhadap perekonomian nasional.
“Pekerja migran adalah pahlawan devisa dan patriot sejati yang menopang perekonomian nasional. Perlindungan terhadap mereka adalah tentang kualitas perlindungan yang berkeadilan, jaminan sosial yang optimal, serta menjaga martabat bangsa,” ujar Rieke melalui rilisnya di Jakarta, Selasa (27/10/26).
Berangkat dari persoalan tersebut, Rieke mengajukan lima usulan yang perlu segera pemerintah jalankan. Langkah pertama ialah memperkuat diplomasi dengan Pemerintah Malaysia agar pekerja migran memperoleh seluruh hak keperdataan mereka, termasuk upah yang belum dibayarkan, sebelum proses deportasi berlangsung.
Selanjutnya, pemerintah perlu menyiapkan skenario darurat untuk mengantisipasi kepulangan PMI secara massal.
Rieke mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) berkoordinasi dengan TNI dan Polri, terutama untuk mengantisipasi arus kepulangan melalui wilayah perbatasan.
Selain mengantisipasi dampak deportasi, Rieke menyoroti perlunya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ia meminta aparat menindak tegas agensi ilegal dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran melalui jalur nonprosedural.
Di sisi lain, kepulangan PMI juga membutuhkan strategi ekonomi agar mereka dapat kembali memperoleh penghasilan.
Karena itu, Rieke mendorong kolaborasi lintas kementerian untuk memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, termasuk di sektor pertanian, perkebunan, dan hilirisasi industri nasional.
Langkah berikutnya menyangkut akurasi data pekerja migran. Rieke meminta pemerintah mengoptimalkan implementasi Satu Data Indonesia agar instansi terkait memiliki informasi PMI yang akurat dan dapat menyusun kebijakan perlindungan secara tepat sasaran.
Rieke menegaskan pemerintah harus memastikan pekerja migran memperoleh hak mereka, baik ketika masih berada di luar negeri maupun setelah kembali ke Indonesia.
Menurutnya, kepulangan PMI tidak boleh mengabaikan upah yang menjadi hak mereka ataupun martabat sebagai warga negara.
“Rakyat Indonesia bukan komoditas murah yang bisa diperas lalu dibuang begitu saja. Jika mereka harus pulang, pulangkan dengan terhormat, bawa hak gajinya, dan kita sambut mereka sebagai pahlawan di tanah air yang berdaulat,” pungkas politikus Fraksi PDI Perjuangan itu. (P-*/Khalied M)
