Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas usulan pengamat politik Rocky Gerung yang mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan perombakan kabinet.
"Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif bapak presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/25).
Bahlil tidak memiliki kewenangan
Bahlil menyebut, ia tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi berbagai isu yang berkaitan dengan reshuffle Kabinet Merah Putih.
"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan," imbuh Bahlil.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menolak memberikan tanggapan terkait isu reshuffle kabinet saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (22/5/25).
"Enggak paham," tutur Airlangga.
Sebelumnya, Rocky berpendapat, reformasi 1998 tidak hanya layak dikenang, tetapi juga perlu diulang sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.
Hal itu dikatakannya dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu (21/5/25).
Selanjutnya ia menyinggung tentang pemilihan diksi “reformasi” ketimbang "revolusi" dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.
Reformasi total
Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan "reformasi total".
Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.
"Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, 'Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia'," katanya.
Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.
"Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru," imbuhnya. (P-*r/Zamir A)
