Rumpun Pelajar dan Mahasiswa Jayawijaya (Rupmawi) di Manado, Sulawesi Utara. (Courtesy journaltelegraf)
PRIORITAS, 31/8/26 (Manado) : Rumpun Pelajar dan Mahasiswa Jayawijaya (Rupmawi) di Manado menyatakan sikap atas program Proyek Strategis Nasional (PSN) pencetakan sawah 2.000 hektare di atas tanah masyarakat adat di seluruh Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Dalam rilisnya penanggung jawab Rupmawi, Marnus Isaba, menegaskan kehadiran PSN pencetakan sawah memberi ancaman sangat serius terhadap masyarakat adat/pribumi yang mendiami tanah leluhur di 12 distrik.
Dia mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menghentikan program PSN yang sedang membuka pencetakan lahan sawah skala besar di Kabupaten Jayawijaya dengan alasan apapun.
"Akhir-akhir ini di setiap tempat dimana ada perusahaan pencetakan sawah terus terjadi isu polemik sebagai bentuk konflik horizontal antara pro dan kontrak di antara masyarakat adat, karena masuknya PSN tidak seutuhnya melalui mufakat oleh hak ulayat/hak waris/masyarakat pribumi," tegas Marnus, Senin 31 Agustus 2026 di Manado, seperti dikutip dari journaltelegraf.com.
Marnus Isaba bahkan menyebut, dengan wilayah pembokaran lahan sawah skala besar merupakan bagian dari proses dekolonialisasi pangan yang artinya akan hilangnnya seluruh pangan lokal yang ada di Wamena atau Kabupaten Jayawijaya.
"Kehadiran PSN merampas tanah masyarakat adat, akan berdampak dengan target menghilangkan pangan lokal, menghancurkan ekologi dan ekosistem sebagai tempat mata pencaharian demi ketahanan hidup masyarakat adat, juga berdampak secara massif konflik horizontal di kalangan masyarakat adat di Kabupaten Jayawijaya," katanya dalam siaran pers tersebut.
Menurutnya, pencetakan sawah berskala besar dinilai bukan solusi mensejahterakan masyarakat adat, namun bentuk perampasan hak hidup di atas tanah adat secara terstruktur oleh pemerintah dan merusak tatanan sosial yang sudah terjaga dari nenek moyang turun temurun hingga saat ini.
Melalui Siarans Pers itu, Rupmawi di Manado Sulawesi Utara, menyatakan sikapnya, sebagaimana dikutip lengkap di bawah ini :
Inilah Pernyataan Sikap Rupmawi
Kami menuntut kepada pemerintah provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya serta semua Institusi perusahaan program strategis nasional yang membuka lahan sawa secarah sepihak di seluruh kabupaten Jayawijaya agar segera di hentikan, sebelum menyelesaikan permasalahan dengan pemilik hak ulayat tanah adat.
Kami menegaskan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya, bahwa segala bentuk program yang berkaitan dengan masyarakat adat/pribumi, harus mendahulukan mufakat dengan semua ahli waris/hak waris tidak hanya sepihak/segelintir orang yang tak miliki Kepentingan.
Kami menegaskan kepada lembaga masyarakat adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, agar segera berhenti mengklaim diri menjadi pemangku hak waris atas seluruh lahan masyarakat adat.
Kami tegaskan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya serta intelektual, mahasiswa, tokoh adat, tokoh gereja yang menjadi aktor dalam mendukung segala bentuk PSN, bahkan seluruh program pemerintah yang menjadi ancaman yang menghancurkan tanah leluhur dan tatanan kehidupan masyarakat adat/ masyarakat pribumi, harus bertanggung jawab jika terjadi segala bentuk konflik horizontal terhadap masyarakat adat/masyarakat pribumi di Kabupaten jayawijaya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya serta intelektual yang terlibat dalam program strategis nasional, agar segera mengatasi konflik horizontal antar masyarakat adat di Kabupaten Jayawijaya.
Kami tegaskan semua bentuk konflik atas tanah leluhur jika terjadi perang horizontal, maka semua aktor harus bertanggung jawab dan dihukum sesuai hukum adat yang berlaku.
Kami mahasiswa-mahasiswi Jayawijaya di Kota studi Manado mengecam dan menolak dengan tegas program PSN yang tidak berdampak bagi masyarakat yang memiliki hak ulayat dalam pendekatan apapun mengatas namakan pembangunan.
Kami pelajar dan mahasiswa-mahasiswi Jayawijaya di Kota Manado, Sulawesi Utara menolak dan sepakat untuk membubarkan dengan tegas Institusi LMA Buatan Jakarta yang merusak Tatanan kehidupan Masyarakat adat di Kabupaten Jayawijaya.(P/dg)
