PRIORITAS, 23/5/26 (Jakarta): Pemerintah Indonesia resmi menambah luas wilayah nasional sebesar 127,3 hektare di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, setelah tercapainya kesepakatan batas wilayah terbaru dengan Malaysia.
Kesepakatan tersebut menetapkan garis batas baru yang membuat area yang sebelumnya masuk peta Malaysia kini resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan penyesuaian batas dilakukan melalui jalur diplomasi antara kedua negara.
“Dengan garis batas baru yang disepakati, ada wilayah yang kini sah menjadi bagian Indonesia,” ujarnya seperti dikutip media, Sabtu (23/5/26) kemarin.
Penyesuaian batas di pulau Sebatik
Pulau Sebatik selama ini menjadi salah satu kawasan strategis di perbatasan Indonesia-Malaysia karena wilayahnya terbagi di antara dua negara.
Dalam kesepakatan terbaru itu, Indonesia memperoleh tambahan wilayah seluas 127,3 hektare. Sementara itu, sebagian kecil area seluas sekitar 4,9 hektare yang sebelumnya berada di wilayah Indonesia kini masuk ke Malaysia sebagai bagian dari penyesuaian batas.
Pemerintah menilai kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam memperjelas batas kedaulatan kedua negara di kawasan perbatasan.
Perkuat kedaulatan dan kawasan perbatasan
Pemerintah menyebut perubahan batas wilayah di Pulau Sebatik juga sejalan dengan upaya memperkuat pertahanan dan pembangunan kawasan perbatasan.
Pulau Sebatik sendiri menjadi salah satu titik strategis karena berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan itu dinilai penting tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi warga perbatasan.
Data pemerintah menunjukkan jutaan orang melintasi kawasan PLBN setiap tahun dengan nilai perdagangan yang mencapai triliunan rupiah.
Hak warga disebut jadi prioritas
Terkait dampak penyesuaian batas terhadap masyarakat setempat, pemerintah memastikan perlindungan terhadap hak warga tetap menjadi perhatian utama.
Pemerintah menyatakan proses penyesuaian akan dibarengi dengan langkah perlindungan sosial dan penyelesaian administratif agar masyarakat di kawasan terdampak tidak mengalami kerugian.
Kesepakatan batas ini diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat posisi Indonesia di wilayah perbatasan utara Kalimantan. (P-*r/sm)
