PRIORITAS, 21/2/26 (Jakarta): Pemerintah terus memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional melalui strategi perpanjangan kerja sama dengan sejumlah perusahaan internasional, termasuk peningkatan porsi kepemilikan negara dan optimalisasi penerimaan. Salah satu langkah penting adalah peningkatan kepemilikan Indonesia pada PT Freeport Indonesia, dari yang saat ini 51 persen menjadi 63 persen pada tahun 2041.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa tambahan 12 persen saham tersebut akan diperoleh negara melalui skema divestasi tanpa biaya pengambilalihan.
“Perpanjangan dilakukan agar eksplorasi bisa dimulai lebih awal sekaligus menambah 12 persen saham untuk negara,” ucapnya dalam keterangan pers di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat.
Menurut Menteri ESDM, skema perpanjangan kontrak harus menghasilkan penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, baik melalui royalti, pajak, maupun kontribusi kepada pemerintah daerah Papua sebagai wilayah penghasil.
“Dengan begitu, lapangan kerja bertambah, keberlanjutan usaha terjaga, dan pendapatan negara meningkat,” tegasnya dalam keterangan yang diktuip dari laman Sekretariat Negara, Sabtu (21/2/26).
Ia menambahkan bahwa setelah penandatanganan nota kesepahaman, pembahasan teknis akan dilanjutkan bersama MIND ID dan pihak Freeport-McMoRan sebagai mitra pengelola. Pendanaan eksplorasi ke depan akan ditanggung bersama sesuai porsi kepemilikan.
Negosiasi intensif
Bahlil turut mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir pemerintah telah melakukan negosiasi intensif untuk memastikan keberlanjutan operasi tambang di Papua, terutama karena puncak produksi diproyeksikan terjadi pada 2035.
Di sektor migas, pemerintah juga melanjutkan komunikasi perpanjangan operasi dengan ExxonMobil hingga tahun 2055. Skema tersebut mencakup rencana investasi tambahan sekitar USD 10 miliar guna menjaga dan meningkatkan produksi yang saat ini berada di kisaran 170–185 ribu barel per hari.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses negosiasi, baik pertambangan maupun migas, tetap mengacu pada Pasal 33 UUD 1945.
“Tentu dalam bernegosiasi, kami mengedepankan kepentingan negara, sebagaimana amanat konstitusi,” tandas Bahlil. (P-*/bwl)
