PRIORITAS, 5/4/26 (Jakarta): Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Dr. Joune Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., menegaskan bahwa sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah harus dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam forum diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Melansir komentar.co.id, forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Kementerian Dalam Negeri serta didukung Chandler Governance Group (CGG) itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tata kelola pemerintahan berbasis data dan pengukuran kinerja daerah.
Jangan bandingkan daerah yang tidak selevel
Sementara Apkasi.org melaporkan, dalam paparannya, Joune menyoroti masih adanya pendekatan evaluasi yang cenderung menyamaratakan kondisi seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya, membandingkan kabupaten di Pulau Jawa dengan daerah kepulauan, perbatasan, atau pegunungan merupakan pendekatan yang tidak mencerminkan keadilan substantif.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari hasil akhir atau angka-angka administratif semata. Faktor kondisi awal, kapasitas fiskal, sumber daya manusia, serta tingkat kesulitan geografis harus menjadi bagian penting dalam proses penilaian.
Menurut Joune, daerah dengan tantangan geografis berat sering kali membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya yang jauh lebih besar untuk menghadirkan layanan publik dibandingkan daerah yang memiliki akses infrastruktur memadai.
RGSS harus jadi instrumen pembelajaran, bukan penghakiman
Meski mendukung penerapan tata kelola berbasis data melalui RGSS, APKASI memberikan catatan penting agar instrumen tersebut tidak berubah menjadi alat untuk menghakimi pemerintah daerah.
Joune menegaskan bahwa tujuan utama evaluasi adalah mendorong perbaikan dan pembelajaran bersama, bukan sekadar menentukan daerah terbaik dan terburuk.
Ia mengusulkan agar metode perbandingan dilakukan secara “apple to apple”, yakni membandingkan daerah dengan karakteristik yang sebanding. Kabupaten kepulauan dibandingkan dengan kabupaten kepulauan, daerah perbatasan dengan daerah perbatasan, serta kawasan industri dengan wilayah yang memiliki karakter serupa.
Soroti empat tantangan besar daerah
Dalam forum tersebut, Joune juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah kabupaten di Indonesia. Mulai dari keterbatasan ruang fiskal daerah, ketimpangan kualitas sumber daya manusia aparatur, hambatan geografis yang kompleks, hingga tingginya beban administrasi akibat banyaknya instrumen pelaporan dari berbagai kementerian dan lembaga.
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan sistem evaluasi yang objektif dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan.
APKASI perjuangkan otonomi daerah yang berkeadilan
Sebagai organisasi yang menaungi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, APKASI berharap RGSS dapat berkembang menjadi instrumen yang memperkuat otonomi daerah secara substantif dan berkeadilan. Evaluasi, kata Joune, harus mampu mendorong peningkatan kapasitas daerah tanpa mengabaikan keberagaman kondisi yang ada.
Ia menegaskan bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya diukur dari capaian statistik semata, melainkan dari kemampuan menghadirkan pembangunan yang merata dan dirasakan oleh seluruh daerah, termasuk wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan paling berat.(P-sm)
