Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus saat memimpin rapat terpadu. (Foto: Antara)
PRIORITAS, 26/8/26 (Manado) : Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, memimpin rapat terpadu sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah ini dilakukan dengan mengedepankan pencegahan, deteksi dini, respons cepat, koordinasi lintas sektor serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Menurut Gubernur Yulius, karhutla bukan hanya persoalan kebakaran, tapi dapat berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, aktivitas ekonomi hingga keberlangsungan pelayanan publik.
"Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar Gubernur Yulius, Selasa (25/8/2026) dikutip Antara.
Gubernur mengatakan, pemerintah provinsi terus berupaya memperkuat langkah pencegahan dan deteksi dini karhutla.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pemantauan terhadap wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran," sebut Gubernur Sulut.
Beberapa langkah yang menjadi perhatian pemerintah provinsi antara lain pemantauan hotspot dan titik api secara berkala, pemetaan wilayah rawan kebakaran.
Selanjutnya, memperkuat sistem peringatan dini, penyampaian informasi secara cepat kepada masyarakat,
peningkatan kesiapan personel dan peralatan dan penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi terkait.
"Pencegahan menjadi langkah utama karena semakin cepat potensi kebakaran diketahui, semakin besar peluang api dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas," kata Gubernur menambahkan.
Langkah strategis
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Jemmy Ringkuangan menjelaskan, gubernur telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan daerah tak sekadar melakukan respons ketika persoalan muncul, tetapi membangun kesiapsiagaan, kecepatan bertindak dan penyelesaian masalah secara konkret, khususnya menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Setiap persoalan rakyat harus dicarikan solusi, jangan hanya ketika masalah sudah terjadi, tapi mampu membaca risiko, bergerak lebih awal dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta pelayanan terbaik. Seluruh jajaran pemerintah wajib bekerja bersama, turun ke lapangan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Ringkuangan, dikutip sulut1news.
Pangan dan air jadi prioritas
Ringkuangan menjelaskan, El Niño tidak boleh dipandang sebagai persoalan cuaca semata, namun jadi risiko multidimensi yang dapat memengaruhi ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan masyarakat, harga komoditas dan aktivitas ekonomi.
Karena itu, Pemprov Sulut memprioritaskan penguatan ketersediaan air dan pangan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi sumber air, penguatan jaringan irigasi dan sarana penyediaan air, serta perlindungan terhadap produksi pertanian.
Jaga stabilitas harga dan inflasi
Menurutnya El Niño juga berdampak pada stabilitas harga. Gangguan produksi dan distribusi dapat menyebabkan pasokan sejumlah komoditas berkurang sehingga memberikan tekanan terhadap inflasi.
Koordinasi antara TPID, perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan pelaku usaha akan terus diperkuat dengan pendekatan early warning system dan early action.
Pemprov Sulut juga memberi perhatian terhadap sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan UMKM yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Ringkuangan, kebijakan mitigasi harus memperhatikan karakteristik setiap wilayah sehingga intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Kita ingin memastikan bahwa di tengah tantangan El Niño, roda perekonomian masyarakat tetap bergerak. Petani tetap berproduksi, nelayan tetap terlindungi, pelaku UMKM tetap beraktivitas dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.»
Selain itu, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga akan diperkuat, terutama di wilayah yang mengalami kondisi kering berkepanjangan.
Efisiensi Anggaran, Maksimalkan Dampak
Dalam kondisi efisiensi anggaran, Ringkuangan menegaskan bahwa pemerintah harus semakin selektif dalam menentukan prioritas.
Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, ketahanan pangan, penyediaan air, pengendalian inflasi, kesehatan, penanggulangan bencana dan perlindungan sektor produktif harus mendapat perhatian sesuai kemampuan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin memastikan bahwa di tengah tantangan El Niño, roda perekonomian masyarakat tetap bergerak. Petani tetap berproduksi, nelayan tetap terlindungi, pelaku UMKM tetap beraktivitas dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.»
Selain itu, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga akan diperkuat, terutama di wilayah yang mengalami kondisi kering berkepanjangan.(P-r*-ant-sns/dg)
