PRIORITAS, 18/7/26 (Tangerang): Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan sertifikat kompetensi akan menjadi syarat wajib bagi broker properti sebagai upaya meningkatkan profesionalisme sekaligus memperkuat perlindungan terhadap konsumen. Setelah masa sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2025 berakhir pada Oktober 2026, pemerintah akan mulai menerapkan sanksi bagi broker yang belum mengantongi sertifikasi.
Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag, Dwinanto Rumpoko, mengatakan tahapan awal penegakan aturan akan diawali dengan pemberian teguran kepada broker yang belum memenuhi kewajiban tersebut.
Menurutnya, sertifikasi kompetensi bukan hanya menjadi bentuk legalitas profesi, tetapi juga memastikan broker memiliki kemampuan memberikan layanan yang berkualitas kepada konsumen.
"Broker properti harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan hal itu dibuktikan melalui sertifikasi kompetensi," kata Dwinanto dalam keterangannya di Tangerang, Banten, Sabtu.
Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Adi Mahfudz Wuhadji, menilai sertifikasi kompetensi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi broker properti.
"Kepercayaan menjadi kunci keberhasilan broker properti. Dengan sertifikat kompetensi, masyarakat akan semakin yakin terhadap kemampuan profesional mereka," ujarnya.
Sebagai bagian dari implementasi aturan tersebut, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Banten bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia (LSP BPI) menyelenggarakan uji sertifikasi bagi 260 broker properti di Gading Serpong. Peserta berasal dari berbagai perusahaan broker, baik yang berafiliasi dengan jaringan internasional maupun merek lokal.
Ketua Umum AREBI, Clement Francis, mengatakan program sertifikasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan standar layanan sekaligus memperkuat profesionalisme industri perantara properti di Indonesia.
Menurut Ketua DPD AREBI Banten, Vemby Intan, pemberlakuan Permendag Nomor 33 Tahun 2025 memberikan kepastian standar profesi sekaligus melindungi masyarakat dari praktik broker ilegal.
"Sertifikasi kompetensi memastikan broker bekerja sesuai standar pemerintah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan industri perantara properti yang lebih profesional, tertata, dan berkelanjutan," katanya.
Wakil Ketua DPD AREBI Banten, Ferry Anwar, menyebut minat broker untuk mengikuti sertifikasi terus meningkat sejak aturan tersebut diterbitkan. Pihaknya pun terus memperluas sosialisasi melalui berbagai kegiatan tatap muka maupun kanal digital.
AREBI menargetkan sebanyak 5.000 broker properti telah mengantongi sertifikat kompetensi sebelum masa sosialisasi Permendag Nomor 33 Tahun 2025 berakhir pada Oktober 2026.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LSP BPI, Paulus Kusumo, mengatakan penerapan regulasi baru telah mendorong lonjakan permohonan sertifikasi. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha yang menyadari pentingnya legalitas profesi agar masyarakat dapat membedakan broker properti yang profesional dan resmi dengan broker yang tidak memiliki sertifikasi. (P-Gio R)
