PRIORITAS, 22/9/25 (Jakarta): Keluhan masyarakat terhadap bunyi “Tot… Tot… Wuk… Wuk” kian ramai terdengar di jalan-jalan padat. Suara sirene pejabat yang muncul di tengah kemacetan membuat warga merasa terganggu.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho merespons cepat. Ia menghentikan sementara penggunaan sirene dan strobo untuk kendaraan pejabat negara. Kebijakan ini diumumkan pada Sabtu (20/9/25).
Agus menyebut, pengawalan lalu lintas tetap berjalan. Namun, sirene pejabat kini tidak lagi menjadi kewajiban. Suara hanya dibunyikan jika benar-benar darurat.
Aturan tentang sirene sebenarnya sudah jelas. Pasal 59 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur lampu isyarat dan sirene.
Kendaraan polisi berhak memakai lampu biru dan sirene. Kendaraan tahanan, TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah memakai lampu merah dengan sirene.
Sedangkan lampu kuning tanpa sirene digunakan untuk patroli tol, pembersihan fasilitas umum, penderek, dan angkutan barang khusus.
Praktik di lapangan berbeda
Meski sudah ada aturan, praktik di lapangan sering berbeda. Penggunaan sirene pejabat menimbulkan resistensi publik. Warga melabelinya sebagai simbol arogansi jalanan.
Agus memahami keresahan tersebut. Ia menegaskan, evaluasi dilakukan demi menjaga keseimbangan antara kepentingan pejabat dan kenyamanan masyarakat.
“Kami menghentikan sementara penggunaan suara-suara itu, sembari dievaluasi secara menyeluruh. Pengawalan tetap bisa berjalan, hanya saja untuk penggunaan sirene dan strobo sifatnya dievaluasi. Kalau memang tidak prioritas, sebaiknya tidak dibunyikan,” kata Agus Suryonugroho, dikutip Minggu (21/9/25).
Pembatasan sirene kini berlaku pada waktu tertentu. Agus melarang jajarannya membunyikan sirene saat sore, malam, dan ketika azan berkumandang.
Ia menjelaskan, ketenangan masyarakat harus dihormati. Sirene tidak boleh memecah suasana ibadah atau waktu istirahat warga.
“Saat sore atau malam atau adanya suara azan agar jangan menggunakan sirene,” ujarnya.
Seleksi ketat
Penggunaan sirene pejabat kini berbasis skala prioritas. Agus meminta jajarannya mengawal kendaraan dengan seleksi ketat.
Pengawalan level gubernur dan kepala daerah masih dijalankan. Namun, pejabat di luar kategori itu wajib melapor lebih dulu ke Kapolda setempat. Tujuannya agar ada pengawasan langsung dari pimpinan.
“Apabila akan melaksanakan pengawalan lalu lintas terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, pada kesempatan pertama untuk melaporkan kepada kapolda sebagai bahan monitoring pimpinan,” kata Agus.
Kakorlantas juga menekankan perubahan wajah polisi lalu lintas. Ia meminta agar gaya lama Polantas yang kaku ditinggalkan.
Menurutnya, pelayanan lalu lintas harus lebih humanis. Polisi perlu menampilkan pendekatan persuasif yang mengedepankan keselamatan dan ketertiban.
“Saat pengawalan lalu lintas agar melaksanakan atau mengedepankan kamseltibcarlantas secara menyeluruh, wajah Polantas yang lama agar ditinggalkan, kita harus humanis,” kata Agus.
Arahan itu sejalan dengan kebijakan Kapolri melalui program beyond trust Presisi. Konsep tersebut menekankan kedekatan polisi dengan masyarakat.
Wajah Polantas di ruang publik
Agus menilai, pengawalan lalu lintas adalah salah satu wajah Polantas di ruang publik. Karena itu, perubahan sikap dan aturan menjadi krusial.
“Kebijakan Kapolri melalui beyond trust Presisi salah satunya melalui bagaimana kita bisa membesarkan organisasi Polantas dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan, dalam hal ini salah satunya melalui peran pengawalan lalu lintas,” katanya.
Agus juga menyinggung dilema lapangan. Ia menyadari, ketika lalu lintas padat, polisi harus melancarkan kendaraan yang dikawal. Tetapi, di sisi lain, suara sirene sering memicu komplain warga.
“Saat posisi padat arus lalu lintas kita harus melancarkan lalu lintas terhadap yang kita kawal, tetapi di sisi lain orang tidak akan suka dengan kita, sehingga orang akan komplain dengan kita,” ujarnya.
Kebijakan evaluasi sirene pejabat menunjukkan respons positif terhadap aspirasi publik. Korlantas berupaya menata ulang prosedur agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan pembatasan yang ketat, diharapkan ketertiban lalu lintas bisa terjaga. Penggunaan sirene tidak lagi menjadi simbol arogansi, melainkan instrumen darurat yang sah.
Pada akhirnya, sirene pejabat hanya boleh digunakan dalam kondisi mendesak, sesuai aturan hukum, dan tetap berpihak pada kepentingan publik. (P-Khalied M)
