PRIORITAS, 11/9/26 (Jakarta): Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusut kasus korupsi kawasan hutan hingga babak baru usai penyerahan dana hasil kejahatan pada Kamis (10/9/2026). Bahkan, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar memaparkan legalitas awal areal PT Inhutani V di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. "Izin tersebut diberikan atas areal seluas lebih kurang 55.157 hektare yang termasuk dalam kategori hutan produksi," katanya.
Sementara itu, pengurus PT PSMI merambah kawasan hutan secara ilegal demi membangun perkebunan tebu seluas 32.375 hektare. Sebab, temuan Badan Pemeriksa Keuangan membongkar siasat pembuatan surat perjanjian palsu bertanggal mundur demi memutihkan pelanggaran masa lalu.
Selain itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar membeberkan kepalsuan dokumen kerja sama tersebut di Jakarta. “Artinya MoU yang ditandatangani di 2013 itu adalah perbuatan melawan hukum karena berlakunya surut sejak tahun 2007,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Selanjutnya, Kementerian Kehutanan batalkan naskah kerja sama lantaran bertentangan dengan aturan pengelolaan hutan negara. Oleh karena itu, penyerobotan lahan secara melanggar hukum memicu kerugian finansial negara yang sangat besar. Keputusan tegas menteri ini membatalkan seluruh hak kelola perkebunan tebu di wilayah Lampung.
Bukan hanya itu, jaksa penyidik membekukan 10 rekening operasional perusahaan serta memeriksa puluhan saksi ahli di lapangan. Di sana, penerimaan uang tunai senilai Rp1,003 triliun menjadi bukti nyata pemulihan kerugian keuangan negara secara maksimal. Artinya, keberanian aparat sanggup menindak tegas kejahatan perusahaan di sektor perkebunan.
Dengan demikian, penindakan kasus perusakan hutan ini memberikan efek jera bagi para pengusaha nakal. Akhirnya, penyelamatan uang negara bernilai triliunan rupiah berhasil menegakkan keadilan di Provinsi Lampung. (P-*/Gio R)
