PRIORITAS, 26/10/26 (Jakarta): Stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah pada kuartal IV-2026, dinilai tak berdampak signifikan ke pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman, sebagai gambaran, apabila stimulus meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal IV-2026 sebesar 0,5 poin persentase dibandingkan kondisi tanpa stimulus, maka tambahan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 secara kasar sekitar 0,06-0,07 poin persentase.
"Ini ilustrasi bersyarat berdasarkan bobot konsumsi sekitar separuh produk domestik bruto (PDB) dan dampak selama satu kuartal, sehingga belum dapat diklaim sebagai estimasi efektivitas paket pemerintah," ungkap Rizal sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (26/10/26).
Dikatakannya, stimulus yang digelontorkan pemerintah pada kuartal IV-2026 dapat menahan pelemahan daya beli, tetapi belum cukup untuk memulihkan secara berkelanjutan. Menurutnya, bantuan subsidi upah dan bantuan pangan paling berpotensi menjaga konsumsi kelompok bawah karena kebutuhan belanjanya mendesak.
Sedangkan diskon transportasi mengurangi biaya perjalanan dan mendorong aktivitas wisata serta perdagangan. Namun, ramainya transaksi selama liburan tidak otomatis menunjukkan daya beli membaik apabila pendapatan riil dan kualitas pekerjaan masih tertekan.
Sementara di sisi lain, besarnya anggaran stimulus juga tidak identik dengan tambahan belanja masyarakat. Misalnya, bantuan pangan dapat menggantikan pengeluaran rutin, bantuan subsidi upah bisa digunakan untuk membayar utang, sedangkan diskon transportasi dapat sekadar menggeser waktu perjalanan. Oleh karena itu, dampaknya harus diukur dari tambahan konsumsi dibandingkan kondisi tanpa stimulus.
"Penyaluran anggaran merupakan proses, sementara peningkatan kemampuan konsumsi riil merupakan hasil yang harus dibuktikan," katanya.
Oleh karena itu, stimulus dinilai dapat membantu pertumbuhan ekonomi 2026, tetapi ruang dorongnya terbatas karena pelaksanaannya menjelang akhir tahun. Dia mengatakan pemerintah harus memastikan bantuan tepat sasaran, cair tepat waktu, dan diikuti ketersediaan pasokan agar manfaatnya tidak habis oleh kenaikan harga.
"Ketergantungan pada stimulus musiman juga menunjukkan bahwa fondasi konsumsi perlu diperkuat melalui penciptaan pekerjaan produktif dan kenaikan pendapatan riil. Bantuan menjaga kemampuan bertahan dan perbaikan pendapatan menentukan kekuatan daya beli," jelasnya.
Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik belum mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2026. Pada kuartal II-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 5,29 persen. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Bahkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan beberapa insentif yang akan dijalankan dimulai kuartal IV - 2026, untuk menggerakkan ekonomi.
Pertama, program satu orang satu rekening dijalankan Q4 - 2026 anggaran Rp1,28 triliun. Program ini ditujukan pada WNI yang berusia di atas 17 tahun dan belum memiliki rekening.
Kemudian bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp17.54 triliun, akan dimulai Oktober - Desember 2026.
Selanjutnya bantuan subsidi upah senilai Rp300.000 per bulan, dengan total anggaran mencapai Rp 11,97 triliun. Bantuan ini diberikan sebanyak 3 bulan dengan pencairan sekaligus di bulan November - Desember 2026 untuk pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta atau UMP/UMK.
Bukan itu saja pemerintah juga memberikan stimulus saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 mulai dari dikson tiket transportasi, hingga insentif PPN. Kebijakan diskon tiket pesawat ini diberlakukan khusus pada periode perjalanan 17 Desember 2026 - 10 Januari 2027.
Menurut Airlangga program ini sudah disetujui sebelumnya pada pertengahan tahun, untuk menjangkau 16,6 juta penerima manfaat dengan total anggaran Rp883,4 miliar, dengan rincian, diskon 30 persen harga tiket angkutan kereta api, untuk 1,04 juta penerima manfaat dengan total anggaran Rp95,4 miliar. Periode pelaksanaan pada 7 November 2026.
Kemudian diskon 30 persen tarif dasar angkutan laut untuk 414,6 ribu penumpang dengan total anggaran Rp38,3 miliar. Periode pelaksanaan 19 Oktober 2026
Selanjutnya diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhan untuk 1,42 juta jiwa, dengan total anggaran Rp27,7 miliar. Periode pelaksanaan 7 November 2026.
Dan kemudian insentif PPn DTP 100 persen dan Diskon 50 persen Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), untuk angkutan udara ekonomi domestik. Kebijakan ini untuk 3,75 juta penerima manfaat dengan total anggaran Rp722 miliar.
Adapun Kebijakan ini khususnya untuk perjalanan pada periode 22 Desember-10 Januari, yang akan mulai dilaksanakan pada 20 Oktober 2026.(P-*/am)
