PRIORITAS, 10/9/26 (Palu): Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, mulai memperketat evaluasi penanganan stunting setelah jumlah balita yang mengalami kondisi tersebut kembali meningkat pada Agustus 2026.
Data Pemerintah Kota Palu menunjukkan jumlah balita stunting naik dari 988 kasus pada Juli menjadi 1.030 kasus pada Agustus 2026. Kenaikan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, pada Agustus saja tercatat 164 kasus baru stunting.
Tiga kecamatan menyumbang sebagian besar kasus baru tersebut. Ketiganya adalah Tatanga, Mantikulore, dan Tawaeli dengan total 122 kasus atau sekitar 74,4 persen dari seluruh kasus baru.
Pemkot Palu cari titik masalah
Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin mengatakan pemerintah perlu segera mengetahui penyebab kenaikan kasus tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melihat jumlah kasus. Pemerintah juga harus menelusuri wilayah dan puskesmas yang mencatat kasus baru paling banyak.
“Ini harus kita cari tahu apakah intervensi kita salah atau di mana yang salah, karena kenaikannya cukup signifikan dari bulan Juli ke bulan Agustus,” kata Imelda dalam evaluasi penanganan stunting di Palu, Rabu (9/9/2026).
Ia meminta perangkat daerah terkait melakukan pemetaan secara lebih rinci. Langkah tersebut penting agar intervensi tidak berjalan secara umum, tetapi sesuai dengan persoalan masing-masing wilayah.
Intervensi keluarga diperkuat
Pemerintah Kota Palu juga akan memperkuat pendampingan terhadap keluarga yang memiliki risiko stunting. Karena itu Pemkot meminta Tim Pendamping Keluarga (TPK) menelusuri lebih dalam penyebab munculnya kasus baru. Pemerintah juga akan mengoptimalkan intervensi terhadap ibu hamil sebagai langkah pencegahan sejak dini.
Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita melalui posyandu juga perlu diperkuat. Pemerintah ingin setiap perubahan kondisi anak bisa terdeteksi lebih cepat sehingga dapat segera melakukan penanganan.
Imelda meminta kader posyandu terus meningkatkan kapasitasnya. Ia berharap para kader mampu melakukan pemantauan pertumbuhan sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga sasaran.
Jangan sampai kasus kembali melonjak
Melansir Antara News, selain intervensi di tingkat keluarga, koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian Pemkot Palu. Perkembangan penanganan stunting di setiap kecamatan harus dipantau secara berkala. Pemerintah juga perlu memastikan program yang berjalan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Sebelumnya, Pemkot Palu telah menjalankan berbagai langkah percepatan penanganan stunting. Pada Juli 2026, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pendampingan langsung di lapangan, termasuk melihat faktor sanitasi, lingkungan, pola asuh, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Imelda menegaskan seluruh pihak tidak boleh lengah menghadapi persoalan tersebut.
“Jangan sampai stunting ini melonjak. Ini yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana kita menekan ini,” katanya.
Pemerintah Kota Palu kini dituntut bergerak lebih cepat untuk menemukan penyebab kenaikan kasus, terutama di Tatanga, Mantikulore, dan Tawaeli. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan mampu menekan munculnya kasus baru. (P-*Ant/sm)
