Gubernur Sulut Yulius Selvanus.
PRIORITAS, 24/8/26 (Manado) : Sulawesi Utara (Sulut) tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur alokasi dan penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.
Program yang selama ini dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) ini dirancang agar dana perusahaan memberimanfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi.
Arah kebijakan ini dituangkan dalam Ranperda tentang TJSL Perusahaan kepada masyarakat yang disampaikan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (24/8/2026).
Menurut Yulius, kehadiran regulasi ini penting untuk memastikan aktivitas dunia usaha berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat serta agenda pembangunan daerah.
Ia menilai perusahaan memperoleh legitimasi sosial karena menjalankan aktivitas di tengah masyarakat, memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja lokal, fasilitas publik, sekaligus menikmati kondisi keamanan dan stabilitas yang dibangun bersama.
Karena itu, keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan harus diimbangi dengan pelaksanaan TJSL) yang tepat.
“Karena itu, keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan dengan tanggung jawab sosial harus berjalan seimbang,” kata Yulius, seperti dikutip sulut1news.
Diarahkan kepembangunan
Regulasi tersebut tidak sekadar mengatur kewajiban perusahaan menyalurkan bantuan sosial, namun juga ingin memastikan program TJSL memiliki arah yang jelas dan terhubung dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Yulius menegaskan, pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dilihat sebagai bagian dari proses meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Melalui rancangab ini, Pemprov Sulut dan DPRD ingin membangun pola TJSL yang adil, inklusif, berkelanjutan dan tepat sasaran, sehingga kontribusi perusahaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Pelaksanaan TJSL nantinya berlandaskan sembilan asas, yakni kepastian hukum, kepentingan umum, manfaat, kebersamaan, partisipatif dan aspiratif, keterbukaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.
Ada Forum TJSL
Ruang lingkup pengaturannya juga cukup luas, mulai dari peran pemerintah daerah, pembentukan Forum TJSL, perencanaan program pembangunan dan TJSL, pelaksanaan program, sistem informasi, partisipasi masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan hingga pemberian penghargaan kepada perusahaan.
Salah satu poin penting dalam Ranperda adalah upaya menyatukan program TJSL perusahaan dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
Pemprov Sulut nantinya berperan melakukan edukasi dan menyelaraskan program perusahaan dengan data prioritas pembangunan daerah serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Pemerintah juga akan memfasilitasi pembentukan Forum TJSL dan membangun kemitraan strategis antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, pembinaan dan pengawasan akan dilakukan secara terpadu bersama pemerintah kabupaten/kota.
Dengan pola tersebut, program CSR diharapkan tidak lagi berjalan sporadis atau sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah.
Bentuk program TJSL
Sedikitnya terdapat enam bidang strategis, yakni pembinaan lingkungan serta sosial dan keagamaan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan UMKM dan koperasi, bantuan atau donasi untuk penanganan bencana dan kegiatan sosial, pembangunan infrastruktur dasar serta sanitasi lingkungan, hingga pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga.
Dengan cakupan tersebut, perusahaan memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi sesuai karakter usaha dan kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya.
Regulasi ini berlaku bagi perusahaan yang dikategorikan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun perusahaan yang melaksanakan TJSL secara sukarela.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam melahirkan kebijakan yang berkualitas, akuntabel dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” tutup Yulius.(P-*/dg)
