PRIORITAS , 1/6/26 (Jakarta): Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 mulai 1 Juni hingga 31…
PRIORITAS , 17/4/26 (Jakarta): Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik .
PRIORITAS, 27/9/25 (Jakarta): Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mobil bensin, diusulkan Kementerian Koordinator atau Kemenko Bidang Perekonomian untuk diturunkan. Cara tersebut diyakini mampu meringankan beban konsumen di tengah lesunya pasar.
Jakarta, 16/11/20 (SOLUSSInews.com) - Tercatat sebanyak 14 provinsi di Indonesia mengadakan agenda penghapusan denda pajak kendaraan bermotor , sehingga pemilik kendaraan tidak perlu membayar sanksi, hanya pokok pajaknya saja.