PRIORITAS, 28/10/26 (Bandung): Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong penuh penerapan pemilihan kepala desa (pilkades) secara elektronik atau e-voting di seluruh desa di wilayah Jawa Barat....
PRIORITAS, 20/10/26 (Bandung): Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta para insinyur di Indonesia untuk turun tangan dan berperan aktif dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan...
PRIORITAS , 28/7/26 (Bandung): Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, sayembara penangkapan begal berhadiah yang diumumkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hanya guyonan. Ia melarang sayembara tersebut. "Kalau serius ya tidak boleh. Tetapi kalau guyonan enggak apa-apa.
PRIORITAS , 30/6/26 (Bandung): Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menginisiasi kehadiran pusat pembelajaran khusus berupa "Paguron" kriya tradisional.
PRIORITAS , 19/6/26 (Bandung): Merespon masifnya gelombang aksi demonstrasi para mahasiswa di Jawa Barat dalam sepekan terakhir, Gubernur Dedi Mulyadi tidak mempermasalahkan.
PRIORITAS , 19/6/26 (Bandung): Para pedagang yang terdampak penertiban di Rest Area Seger Alam, Puncak Pass, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan menerima kompensasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
PRIORITAS , 10/6/26 (Bandung): Kelalaian dinas teknis dalam pengembangan aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dinilai menjadi biang kerok munculnya gelombang keluhan dari ratusan ribu orang tua murid di Jawa Barat (Jabar).
PRIORITAS, 30/6/25 (Sukabumi): Rumah singgah yang dirusak sekelompok warga di Kampung Tangkil, RT 4 RW 1, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, dikunjungi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (30/6/25).
PRIORITAS , 14/4/25 (Bandung): Satu lagi gebrakan dibikin Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi . Kali ini, Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran yang melarang adanya kegiatan permintaan sumbangan di jalanan .
PRIORITAS, 8/4/25 (Bandung): Menghadapi arus urbanisasi usai Lebaran tahun ini Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengingatkan jajarannya, termasuk kepala daerah di provinsi itu terkait daya saing warga.