
Baleg DPR minta LMKN kelola royalti lebih akuntabel
Baleg DPR menjaring aspirasi di Bali agar RUU Hak Cipta menjamin royalti transparan dan hak ekonomi bagi semua pencipta.

Baleg DPR menjaring aspirasi di Bali agar RUU Hak Cipta menjamin royalti transparan dan hak ekonomi bagi semua pencipta.

PRIORITAS , 4/8/26 (Jakarta): Isu bahkan polemik serta kontroversi pemutaran lagu kena royalti masih mengemuka. Ya, masalah pembayaran royalti lagu terus hangat dibicarakan. Terkini pesta perkawinan yang memutar atau menyanyikan lagu komersil juga diminta membayar.

PRIORITAS , 19/9/25 (Banjarmasin): Ini peringatan serius dari Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, yang menegaskan, menjiplak atau mengutip sebuah berita tanpa mencantumkan sumbernya merupakan bentuk sebuah pelanggaran hak cipta terhadap karya jurnalistik.

PRIORITAS, 18/8/25 (Jakarta): Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menegaskan federasi mendukung kebijakan pemerintah terkait perlindungan hak cipta dan penggunaan lagu atau aturan royalti.

PRIORITAS , 16/8/25 (Manado): Sejumlah pengusaha kafe dan restoran di Manado, Sulawesi Utara, resah menghadapi aturan pembayaran royalti musik. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ( LMKN ) mewajibkan pelaku usaha membayar iuran atas setiap kursi pengunjung yang mereka miliki.

PRIORITAS, 9/8/25 (Kabupaten Tangerang): Kebijakan penarikan royalti musik, menurut Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Otto Hasibuan, sebagai kepentingan melindungi pencipta dan pengguna lagu.

PRIORITAS , 6/8/25 (Jakarta): Pemerintah mulai mencari jalan keluar menyusul polemik soal pungutan royalti lagu memicu keresahan pelaku usaha kafe dan restoran di berbagai daerah. Para pelaku usaha keberatan jika pemutaran lagu di tempat mereka dianggap aktivitas komersial .

PRIORITAS , 7/7/25 (Jakarta): Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini sedang direvisi, hendaknya bersampak pada kesejahteraan ekosistem musik Indonesia, tidak hanya pada distribusi melainkan juga pada musisi.

PRIORITAS, 7/5/25 (Jakarta): Musisi dan anggota DPR RI Ahmad Dhani dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR atas dua kasus berbeda.

Agnes Mo (Istimewa) PRIORITAS , 19/2/25 (Yogyakarta): Kanwil Kemenkumham DIY mengajak masyarakat segera mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) untuk melindungi karya kreatif. Ajakan ini sejalan dengan pencanangan 2025 sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri oleh DJKI.