PRIORITAS, 27/10/26 (Denpasar): Tiga hak melekat pada setiap pencipta, yaitu hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif, tetapi sebagian dari mereka belum menikmati royalti atas karyanya.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti persoalan itu saat kunjungan kerja menyerap aspirasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta di Denpasar, Bali, Senin (26/10/26).
Politikus Partai Gerindra itu menyebut kekayaan intelektual lahir dari kecerdasan, kreativitas, dan olah pikir manusia. Menurut dia, negara harus menjamin karya tersebut mendapat pengakuan hukum sekaligus memberi manfaat nyata bagi penciptanya.
"Melalui sarana undang-undang inilah yang harus dapat mengaktualisasi, merasionalisasi, dan merealisasi hak ekonomi, hak moral, serta hak eksklusif yang melekat pada setiap pencipta," ujar Bob Hasan.
Bob menilai pengakuan kepemilikan karya saja belum cukup. Sistem hukum juga harus menjamin pencipta benar-benar menerima manfaat dari ciptaannya.
Ia menemukan masih ada pencipta di lapangan yang belum mendapat hak semestinya. Baleg DPR menjadikan kondisi itu salah satu perhatian dalam menyusun RUU Hak Cipta.
"Banyak hasil ciptaan yang penciptanya tidak menikmati atau tidak mendapatkan haknya. Inilah yang tidak boleh lagi terjadi ke depan ketika undang-undang disahkan," tegasnya.
Bob juga menilai penguatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) penting dalam regulasi ini. Baleg ingin LMKN mengelola dan menyalurkan royalti secara akuntabel agar hak pencipta sampai ke tangan yang tepat.
Menurut Bob, tata kelola hak cipta perlu memperjelas hubungan antara pencipta sebagai subjek hukum dan karya sebagai objek hukum. Kejelasan itu menjadi landasan untuk melindungi dan memenuhi hak atas setiap ciptaan.
"Negara harus hadir. Kehadiran negara ini tidak lepas melalui LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasionalnya," ujarnya.
Lewat kunjungan kerja ini, Baleg menghimpun masukan dari pemangku kepentingan bidang hukum, seni, budaya, dan industri kreatif. Baleg akan memakai masukan tersebut untuk menyempurnakan RUU agar menjawab persoalan nyata para pencipta.
Baleg juga ingin RUU tidak berhenti pada norma hukum, tetapi memuat mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan distribusi royalti yang transparan. Dengan begitu, perlindungan pencipta terwujud secara konkret dan ekosistem kreatif nasional tumbuh sehat dan berkelanjutan.
Kunjungan kerja itu turut menghadirkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Ketut Wica, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali I Gusti Putu Milawati, Rektor Institut Seni Indonesia Bali sekaligus maestro seni rupa dan budayawan Bali I Wayan Kun Adnyana, maestro etnomusikolog I Made Bandem, perwakilan Yayasan Griya Olah Kreativitas Seni (Geoks) Bali I Wayan Dibia; serta pencipta dan pelaku seni Tjokorda Istri Putra Padmini. (P-*/Khalied M)
