NASIONAL
Anggota DPR minta pemerintah tak perlu persoalkan tanah status SHM
PRIORITAS, 8/8/25 (Jakarta): Mengenai penertiban tanah terlantar, menurut anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin semestinya hanya ditujukan kepada tanah yang masuk kategori hak guna bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), serta Hak Pengelolaan (HP), bukan tanah dengan surat hak milik (SHM).
