PRIORITAS, 14/10/26 (Jakarta): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si. sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina...
PRIORITAS , 20/9/26 ( Makassar ): Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi.
PRIORITAS, 7/8/26 (Sorong): Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan sekaligus mengurangi…
PRIORITAS, 30/7/26 (Jakarta): Peningkatan kompetensi aparatur terus didorong oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satunya dengan memperluas akses terhadap pelatihan dan beasiswa luar negeri.
PRIORITAS , 7/5/26 (Jakarta): Sekali lagi dan kali ini semakin tegas Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil ( Dukcapil ) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, mengingatkan, tindakan menggandakan atau fotokopi e-KTP berpotensi melanggar aturan atau hukum.
PRIORITAS , 1/4/26 (Jakarta): Untuk mengatur pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah (Pemda) melalui kombinasi work from office (WFO) dan work from home ( WFH ), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE).
PRIORITAS , 29/1/2026 (Batam): Pemerintah Kota Batam segera melantik sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan proses administrasi saat ini hanya menunggu satu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
PRIORITAS, 20/11/25 (Jakarta0: Permintaan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah untuk tidak lagi mengerahkan siswa dalam penyambutannya ketika kunjungan ke daerah, direspons oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
PRIORITAS , 19/11/25 (Jakarta): Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Soni Sumarsono , meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) disikapi secara bijak.
PRIORITAS, 5/10/25 (Jakarta): Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Welly Titah, didampingi Sekertaris Daerah (Sekda), Dr. Yihanis B. K.