PRIORITAS , 4/10/26 ( Palu ): Proses pemakzulan Bupati Gowa , Sitti Husniah Talenrang , menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Terutama dalam menjaga etika dan komitmen terhadap kebijakan yang telah menjadi kesepakatan bersama.
PRIORITAS , 2/10/26 (Makassar): Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat terkait usulan pemakzulan Bupati Gowa , Sitti Husniah Talenrang (HT).
Ketua LSM Rako, Harianto, usai mendaftarkan Kontra Memori Kasasi di PTSP PTUN Manado. (Foto : ist) Rako : Jabatan Gubernur Bank Indonesia bisa terancam PRIORITAS, 12/3/26 (Manado) : Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menolak permohonan kasasi Bank Indonesia (BI) berkaitan dengan keterbukaan…
PRIORITAS, 30/10/2025 (Manado) : Sejumlah mantan Pala' di Manado minta Komisi Yudisial (KY) mengawasi proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) atas putusan perkara yang menimpa mereka dan dinilai kontroversial. Mereka juga mengadukan sejumlah hakim.
PRIORITAS, 14/8/25 (Jakarta): Mahkamah Agung (MA) memutuskan memenangkan kasasi Agnez Mo atas gugatan pencipta lagu Ari Bias terkait lagu Bilang Saja . Putusan ini menutup perseteruan panjang keduanya yang sempat memanas di ranah hukum dan publik.
PRIORITAS , 30/3/25 ( Jakarta): Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengatakan, jika jaksa tak mampu membuka siapa pemberi gratifikasi dalam perkara suap di lembaga peradilan Mahkama Agung dengan tersangka penerima eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricard, Jaksa…
Foto ilustrasi Gedung Mahakamah Agung (Dok/Ist) PRIORITAS , 15/3/25 (Jakarta): Saat ini, terdapat 4.610 hakim yang bertugas di peradilan umum, namun Mahkamah Agung (MA) masih menghadapi kekurangan sebanyak 1.955 hakim berdasarkan data per 12 Maret 2025.
PRIORITAS, 20/2/25 (Jakarta): Tugas hakim memang sangat berat. Mereka harus menegakkan keadilan dengan objektif, memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku, dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak mana pun.
PRIORITAS, 15/2/25 (Jakarta): Hingga kini, Mahkamah Agung (MA) belum memutus peninjauan kembali (PK) terkait putusan 15 tahun penjara dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP, yang diajukan Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sejak tahun 2020.
PRIORITAS, 3/1/25 (Jakarta): Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa kerugian negara dalam suatu perkara korupsi harus nyata, bukan sebatas potensi saja.