PRIORITAS , 27/09/26 (Palu): Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat peluang memperluas usaha melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pemerintah menyiapkan plafon kredit Rp10 triliun pada 2026 untuk mendukung pelaku UMKM naik kelas.
PRIORITAS, 19/8/25 (Jakarta): Informasi terkini dari Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menegaskan, lagu "Indonesia Raya" maupun lagu nasional lainnya bebas dari pemungutan royalti musik. Disebutkan, berbagai lagu nasional, khususnya lagu Indonesia Raya, sudah merupakan domain publik.
PRIORITAS, 18/8/25 (Jakarta): Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menegaskan federasi mendukung kebijakan pemerintah terkait perlindungan hak cipta dan penggunaan lagu atau aturan royalti.
PRIORITAS , 15/5/25 (Jakarta): Kementerian hukum bersama beberapa kementerian dan lembaga lain telah melengkapi seluruh dokumen yang diminta otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus KTP elektronik (KTP-E), Paulus Tannos .
PRIORITAS, 21/3/25 (Jakarta): Bagi pihak-pihak yang masih keberatan dengan Undang-Undang TNI yang baru, ada opsi berupa judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat ditempuh.
PRIORITAS, 9/2/25 (London): Proses naturalisasi atau pindah kewarganegaraan pesepakbola profesional berdarah Belanda keturunan Indonesia, Ole Romeny, dilakukan di London, Inggris, dipimpin langsung Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.
PRIORITAS, 6/2/2025 (Sejong, Korsel): Kerja sama di bidang hukum antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) ditandatangani melalui Memorandum Saling Pengertian (MSP).
PRIORITAS , 30/1/2025, (Jakarta): Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menegaskan, buronan kasus korupsi KTP Elektronik ( e-KTP ) Paulus Tannos , tetap bisa diekstradisi ke Indonesia.
PRIORITAS, 7/1/25 (Jakarta): Paling lambat 2026, seluruh layanan masyarakat di Kementerian Hukum (Kemenkum) ditargetkan bisa diselenggarakan berbasis digital.
PRIORITAS, 4/11/24 (Jakarta): Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kini duduk sebagai Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Yasonna H Laoly, meminta pemerintah tak kejar tayang terkait pembahasan undang-undang (UU).