PRIORITAS, 28/7/26 (Jakarta): Kepala daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dimintakan untuk tidak mengambil langkah drastis seperti menerapkan PHK kepada mereka Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kepala daerah…
PRIORITAS, 8/1/26 (Minahasa): Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengatakan, kunjungan kerja (kunker) di Kantor Bupati Minahasa bertujuan untuk evaluasi terpadu terhadap implementasi Program Strategis Nasional (PSN) di daerah.
PRIORITAS, 1/12/25 (Jakarta): Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, bukan hanya soal desain maupun infrastruktur.
PRIORITAS, 8/5/25 (Jakarta): Pemerintah daerah (pemda) didorong oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto untuk meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
PRIORITAS, 30/4/25 (Malang Raya): Pemerintah daerah diingatkan agar memperhatikan dan mencermati dua poin utama, sebelum membentuk Dinas Ekonomi Kreatif, yakni soal sumber daya manusia dan menghitung potensi sektor tersebut.
PRIORITAS, 22/3/25 (Kota Bandung): Seluruh pemerintah daerah (pemda) diminta oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto untuk bersikap tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan merugikan masyarakat.
PRIORITAS , 13/3/25 (Manado): Wakil Menteri Dalam Negeri , Bima Arya mengapresiasi inisiatif Gubernur Sulut Yulius Selvanus melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh Walikota dan Bupati untuk membahas efisiensi anggaran tahun 2025.
PRIORITAS, 6/2/25 (Jakarta): Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto , merasa tidak mempermasalahkan pejabat menggunakan transportasi umum , selama secara waktu memungkinkan. Dirinya mengaku sempat aktif menggunakan transportasi umum.
PRIORITAS, 21/11/24 (Jakarta): Jelang hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024 pada 27 November nanti, Kementerian Dalam Negeri siap meningkatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).