Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kasus penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
PRIORITAS , 27/8/26 (Jakarta): Selaku Ketua Satgas TPPU, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak pernah memerintahkan pembekuan ataupun penundaan sementara transaksi pada rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu…
PRIORITAS , 27/7/26 (Jakarta): Merespon gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , yang mengadakan sayembara penangkapan begal berhadiah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas), Yusril Ihza Mahendra, meminta kepolisian untuk…
PRIORITAS , 14/5/26 (Jakarta): Menanggapi polemik pelarangan film " Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita", Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun kebijakan pelarangan pemutaran maupun…
PRIORITAS , 12/8/25 (Jakarta): Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan data yang menunjukkan kontribusi diaspora , termasuk pekerja migran, terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dan signifikan dalam mendukung…
PRIORITAS , 30/3/25 (Jakarta): Sedang viral di berbagai platform media sosial di tanah air, aset Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di ibukota Prancis, Paris, terancam disita.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan (kiri) saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/25).
PRIORITAS , 25/1/25 (Jakarta): Buronan kasus e-KTP Paulus Tannos ditangkap otoritas Singapura pada Rabu (22/2/25), bukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).
PRIORITAS , 14/1/25 (Denpasar): Mahkamah Konstitusi sebetulnya berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.
PRIORITAS, 6/11/24 (Jakarta): Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembangunan sistem hukum yang kuat merupakan kunci dalam pemberantasan korupsi.