PRIORITAS, 28/8/26 (Bowombaru, Talaud) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memperkuat sinergi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna dalam meningkatkan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) "Situna Sigap" (Sistem Integrasi Gerak Aduan Pelaporan) serta pencanangan Desa Bowombaru sebagai Desa Binaan Imigrasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Bowombaru, Kabupaten Kepulauan Talaud, pada Kamis (27/8/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kepulauan Talaud Anisya G. Bambungan, S.E. bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna Ready Jootje Ratag, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
"Situna Sigap" perkuat pengawasan perbatasan
Wakil Bupati Kepulauan Talaud Anisya G. Bambungan, S.E. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna atas inisiatif dan terobosan strategis melalui program "Situna Sigap".
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran Imigrasi, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
Melalui "Situna Sigap", pemerintah daerah dan pihak Imigrasi berharap dapat membangun sistem pelaporan yang terintegrasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Wakil bupati berharap dengan sistem tersebut, informasi maupun aduan masyarakat terkait keberadaan dan pergerakan orang asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud kiranya dapat tersampaikan secara lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Bowombaru jadi Desa Binaan Imigrasi
Selain penandatanganan PKS "Situna Sigap", kegiatan tersebut juga bersamaan dengan pencanangan Desa Bowombaru sebagai Desa Binaan Imigrasi.
Program tersebut kiranya menjadi langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan mobilitas penduduk lintas negara.
Salah satu fokus edukasi adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Termasuk juga praktik perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural.
Bambungan juga mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya mengikuti prosedur resmi apabila hendak bekerja maupun melakukan aktivitas di luar negeri.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat peran pemerintah hingga tingkat desa. Terutama dalam memberikan perlindungan dan informasi kepada masyarakat, sekaligus mendukung pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
Hadir dalam kegiatan tersebut juga sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. (P-Nelson Sangadi)
