PRIORITAS, 30/5/26 (Jakarta): Seiring pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebagian fungsi Bea Cukai dinilai bakal digantikan sistem digital berbasis kecerdasan buatan (AI). Demikian Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang sekalugus memberi sinyal besar soal masa depan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tersebut.
Selanjutnya Luhut mengatakan, pungutan ekspor yang biasanya dilakukan oleh Bea Cukai nantinya bisa dialihkan ke DSI lewat sistem yang terintegrasi. Jadi, Bea Cukai cuma akan melakukan pengawasan dan disarankan menggunakan ekosistem digital berbasis AI saja.
"Bea Cukai? Ya kita lihat saja nanti Pak (Wakil Menteri Keuangan) Sua punya mainan. Kalau memang nanti nggak perlu ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai, atau tugasnya dia Bea Cukai ada tapi semua AI. Semua berbasis AI," ujar Luhut saat ditemui usai memberi sambutan dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/26) awal pekan ini.
Sistem dengan digitalisasi berbasis AI
Karena itu, terkait dengan posisi Bea Cukai ke depan, Luhut berpendapat lembaga ini memang perlu melakukan perbaikan mendalam agar sejalan dengan kehadiran BUMN khusus ekspor. Sebab badan usaha di bawah BPI Danantara ini hanya bertugas mengatur tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam tertentu saja, sementara sisanya masih menggunakan sistem lama yang sudah ada seperti sekarang.
"Ya nanti saya pikir Bea Cukai ya perlu ada reformasi, ya kenapa tidak? Kalau memang nanti dengan badan (ekspor) ini. Tapi saya sekali lagi percaya dengan sistem. Jadi sistem dengan digitalisasi ini berbasis AI, saya ya sangat pro pada itu karena itu nggak bisa dibohongi," paparnya, dikutip Detik.com.
Lalu, Luhut menjelaskan inti dari transformasi birokrasi ialah mengurangi frekuensi pertemuan langsung antara petugas dan pengguna layanan. Dia beranggapan, sistem yang masih sangat mengandalkan interaksi personal seringkali sulit untuk sepenuhnya transparan.
Optimistis potensi manipulasi bisa ditekan signifikan
Jadi, dengan mengalihkan semua proses pengawasan ke dalam ekosistem digital, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu optimistis potensi manipulasi bisa ditekan signifikan.
"Intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang. Sebab kalau pertemuan orang ke orang, pakai akta integritas tidak ada yang benar itu satu pun. Hampir tidak ada lah yang saya tahu, pasti ada bermasalah. Jadi dengan ekosistem yang kita bangun, saya kira kita akan banyak mengurangi itu, dan meningkatkan penerimaan negara," ujar Luhut lagi.
Tata kelola ekspor sumber daya alam satu pintu
Untuk informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan dalam kesempatan terpisah mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Selanjutnya, nantinya aturan teknis ekspor satu pintu ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Di mana aturan tersebut ditargetkan selesai hari ini (Senin (25/5/26 lalu, Red).
"Hari ini mudah-mudahan selesai ya Permendag-nya," ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/26) lalu, dikutip media.
Kemudian Budi mengatakan, mulai 1 Juni, ekspor untuk tiga komoditas SDA seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy akan dilakukan secara bertahap melalui DSI selaku BUMN ekspor. Kendati begitu, seluruh aturan main, kewajiban hingga tata cara ekspor dipastikan tidak berubah dari semula
Adapun terkait dengan pungutan ekspor dan bea keluar, Budi menyebut hal tersebut akan dilakukan oleh DSI jika skema pengalihan penuh sudah berjalan. Lalu, untuk perizinan ekspornya akan tetap berada di bawah Kemendag.
"Iya masih sama (izin ekspor di Kemendag), enggak ada yang berubah. Jadi saya sampaikan tadi, kewajibannya, aturannya, tata cara ekspornya itu enggak berubah. Yang berubah adalah per 1 Januari itu yang melakukan ekspor adalah PT DSI," jelas Budi Santoso menutup pembicaraan. (P-*r/Dtk/jr)
