PRIORITAS, 7/11/26 (Buntok, Kalteng): āUpaya penyelesaian penunggakan gaji ratusan pekerja PT Kencana Sinergi Jaya (KSJ) dan PT Prager Kencana Servis (PKS) di Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, menemui jalan buntu.
Setelah tiga kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD setempat gagal membuahkan keputusan, para buruh resmi menempuh jalur hukum ganda: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI dan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
āKebuntuan tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 170/500/DPRD/2026 yang ditandatangani usai RDP ketiga di gedung dewan, Jumat (6/11/2026).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD, H. Irawansyah, bersama perwakilan perusahaan, Tohap Simanjuntak, Kepala Disnakertran Barsel, Haitami, serta perwakilan buruh itu hanya menghasilkan rekomendasi agar kedua belah pihak mengikuti proses di Kemenaker RI, tanpa kejelasan batas waktu pembayaran hak normatif karyawan.
ā"Kami Ini wakil rakyat, bukan tempat penitipan janji"
āKekecewaan mendalam meledak dari kalangan legislatif atas sikap manajemen yang terkesan tidak serius.
Usai RDP ketiga berakhir, anggota Komisi III DPRD Barsel, H. Raden Sudarto, meluapkan kekesalannya secara terbuka.
ā"Sudah tiga kali kami panggil, tiga kali pula perwakilan manajemen datang tanpa membawa keputusan. Ini bukan lagi RDP, ini sudah seperti mempermainkan lembaga DPRD," tegas pria yang akrab disapa H. Alex tersebut, usai RDP.
āIa mengingatkan manajemen agar tidak menjadikan gedung wakil rakyat sebagai sarana melarikan diri dari tanggung jawab sosial maupun legal.
ā"Jangan jadikan ruang RDP ini sebagai tempat cuci tangan. Kalau manajemen tidak mampu memutuskan, jangan suruh stafnya yang datang hanya untuk mencatat dan pulang," sindirnya tajam.
āDikatakannya, āKami ini wakil rakyat, bukan tempat penitipan janji, pekerja sudah 10 bulan tidak digaji, sementara perusahaan masih bisa berdalih macam-macam. Bagaimana nasib ratusan karyawan ini?ā
"Harusnya diperhatikan secara serius," ujar H. Alex memungkas keterangannya.
āKecam ekspansi perusahaan di luar Kalteng
āKekesalan serupa dirasakan pihak pekerja yang mengendus indikasi ekspansi bisnis perusahaan di tengah pengabaian kewajiban finansial. Kepada Beritaprioritas.com, perwakilan karyawan PT PKS, Firhansyah (46 tahun), usai RDP, meluapkan kekecewaannya.
ā"Yang kami sesalkan terhadap perusahaan, gaji kami tidak dibayar, tetapi perusahaan malah buka site baru di luar Kalteng," tutur Firhansyah.
ā"Menurut hemat kami, berarti permodalan keuangan perusahaan ada, tapi kenapa kami diabaikan?" imbuhnya dengan nada kecewa.
āJejak panjang konflik: Dari inspeksi pusat hingga mangkir audiensi
āKasus ini sesungguhnya merentangkan sejarah panjang yang berputar dari daerah hingga pusat. Sebagaima mana pernah diberitakan di media ini, konflik bermula ketika perusahaan sempat mangkir dari agenda audiensi resmi pada 29 Juli 2026.
Akibat ketidakhadiran tersebut, Tim Kemenaker RI berjanji mengejar pihak managemen untuk melakukan pemeriksaan PT PKS untuk menyelidiki penunggakan hak buruh.
āMemasuki 5 Agustus 2026, Gabungan Komisi I dan III DPRD Barsel memasang badan dengan melarang keras pemindahan alat berat maupun sarana pendukung.
Pimpinan sidang, H. Irawansyah, bersama H. Raden Sudarto mengunci aset operasional lewat Surat Pernyataan bermaterai yang diteken HCGS Manager PT PKS/KSJ, Tohap Simanjuntak.
Kala itu Dewan memperingatkan bahwa penunggakan gaji ratusan pekerja berpotensi berdampak sistematis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
āSuasana rapat sempat memanas, ketika dewan menguliti tawanan manajemen berupa lima unit alat berat untuk melunasi tunggakan gaji tujuh bulan, THR, kompensasi PKWT, hingga iuran BPJS. Namun, skema itu ditolak mentah-mentah.
Sekretaris Komisi III DPRD Barsel, Purliani Thea, membongkar bahwa unit tersebut masih berstatus agunan leasing dengan porsi kepemilikan baru sekitar 20 persen tanpa dokumen orisinal.
Bahkan, RDP pertama itu sempat diskors selama 15 menit karena utusan manajemen harus menghubungi direksi tinggi demi meminta persetujuan.
āKonflik kembali memuncak pada 12 Oktober 2026. Meskipun RDP terpaksa ditunda akibat ketidakhadiran direksi, puluhan perwakilan dari 300 karyawan, terdiri dari 190 personel PT KSJ dan 110 personel PT PKS ā tetap mendatangi Kantor DPRD Barsel demi menagih janji yang terus mengambang.
Meski perundingan di gedung legislatif kandas, satu instrumen pengaman dari RDP terdahulu masih dipegang teguh para pekerja.
Aset perusahaan di Site Patas dipastikan tetap berada di lokasi dan dilarang bergeser satu pun sampai kewajiban finansial diselesaikan tuntas.
āBertahan hidup dengan menyadap karet
āDi tengah ketidakpastian administratif tersebut, dapur para pekerja praktis tidak mengepul selama berbulan-bulan. Demi menyambung hidup, para buruh terpaksa beralih profesi.
ā"Selama gaji belum dibayar, kami dan puluhan karyawan lainnya terpaksa bekerja pinggiran. Kebanyakan gawian umum masyarakat kita, nyadap karet. Sebagian ikut menambang emas kemana-mana," ungkap Firhansyah di gedung dewan, saat diwawancarai media ini.
āBagi Firhansyah dan rekan-rekannya, RDP bukan sekadar forum birokratis, melainkan penentu apakah keluarga mereka masih bisa bertahan hidup atau harus terus bergantung pada hasil alam serabutan.
āMengadu ke Pengadilan PHI
āKehabisan kesabaran dengan proses musyawarah lokal, para buruh memilih melakukan langkah hukum mandiri begitu meninggalkan gedung dewan. Berkas perkara langsung dikirimkan tanpa menunggu uluran tangan mediator daerah.
ā"Setelah beranjak dari Kantor DPRD kemarin, kami langsung mengadu ke Pengadilan. Kami sudah melapor dan sudah memasukkan berkas perkara melalui PDF by WA," tutur Firhansyah, melalui sambungan telepon seluler kepada Beritaprioritas.com, Sabtu (7/11/26).
Dikatakannya, ākini para buruh tinggal menanti penjadwalan sidang resmi dari Pengadilan PHI.
Ratusan karyawan, lanjut Firhansyah, berharap palu hakim mampu memutus sengketa perburuhan ini secara objektif, sekaligus memulihkan hak finansial yang selama ini tertahan di balik meja birokrasi perusahaan.
Hingga berita ini diturunkan, Beritaprioritas.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak managemen PT Kencana Sinergi Jaya (KSJ) dan PT Prager Kencana Servis (PKS), melalui lisan dan pesan singkat, namun belum mendapat tanggapan. (P-Ahmad Arbani)
