PRIORITAS, 29/7/26 (Buntok, Kalteng): Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI akan melakukan pemeriksaan terhadap manajemen PT Prager Kencana Services (PKS) di Jakarta, terkait penunggakan hak pekerja.
Pemeriksaan akan dilakukan setelah pihak perusahaan tidak hadir dalam audiensi virtual, yang dijadwalkan pada Selasa (28/7/26). Sebelumnya, Kemnaker telah melayangkan surat panggilan resmi ke kantor pusat PT Prager di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sejak sepekan sebelumnya.
Hal itu disampaikan Firhansyah (47 tahun), mantan pekerja bagian Produksi/Jetty Pelabuhan yang mengaku mewakili eks karyawan PT Prager lainnya, kepada Berita Prioritas, Rabu (29/7/26) di Barito Selatan. "Pihak perusahaan tidak hadir, padahal kantor operasional mereka ada di Jakarta," ujarnya.
Disebutkan, buntut dari tidak hadirnya perusahaan, Tim Pengawasan Ketenagakerjaan Kemnaker melakukan pemeriksaan langsung di Jakarta. Bersamaan dengan itu, para mantan pekerja diminta mengumpulkan dokumen terkait penunggakan gaji, kompensasi keterlambatan, tunjangan PKWT, THR, hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Surat Pernyataan belum terealisasi
"Pada 5 Juni 2026, Direktur Utama PT Prager Kencana Services, Dwi Cahyo Pramono Putro, menandatangani surat pernyataan bermeterai," beber Firhansyah.
Dalam surat tersebut disebutkan perusahaan akan melunasi seluruh hak eks pekerja paling lambat 30 Juni 2026 melalui skema penjualan aset. Namun hingga akhir Juli 2026, pembayaran tersebut belum terealisasi.
"Sejak pertengahan Juli 2026, puluhan mantan pekerja melakukan aksi penahanan terhadap armada pengangkut (hauling) batubara milik PT Multi Karya Utama (MKU) di Kilometer 4 Jalan Hasnur, Desa Talekoi, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah," tutur Firhansyah. Diketahui, PT MKU merupakan mitra PT PKS di lokasi tambang yang sama.
Kepala Desa Talekoi, Winiardi, mengonfirmasi kepada media ini, Rabu (29/7/26) bahwa pihak pekerja tidak menyampaikan pemberitahuan resmi terkait aksi tersebut. "Mohon maaf utk kegiatan penahanan PT Prager di wilayah Desa Talekoi tidak ada laporan ke desa oleh pihak penahan," tulis Kades Talekoi melalui pesan singkat.
Mariadi (49), mantan Supervisor Hauling PT Prager lainnya, berharap perusahaan segera menunaikan kewajibannya. "Harapan kami, perusahaan segera menyelesaikan pembayaran gaji," katanya melalui pesan singkat, Rabu (29/2/26).
Tidak hadir, alasan sakit
Menanggapi tidak hadirnya dalam audiensi, manajemen PT Prager Kencana Services memberikan keterangan tertulis.
Melalui pesan tertulis, HCGS Manager PT Prager, Tohat Simanjuntak kepada Berita Prioritas, Rabu (29/7/26) menyampaikan ketidakhadiran dalam audiensi virtual disebabkan oleh masalah internal. "Tidak mangkir. Ketidakhadiran terjadi karena Person in Charge (PIC) yang ditunjuk sedang sakit," tulisnya.
Manajemen juga mengakui adanya penunggakan gaji, THR, dan kompensasi PKWT selama tujuh bulan. "Banyak perusahaan tambang mengalami kendala keuangan, begitupun kondisi kami saat ini," kata Tohap dalam keterangannya.
Terkait aksi penahanan armada di Talekoi, pihak manajemen menyampaikan masih melakukan koordinasi internal.
PT Prager menyatakan siap bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang kini ditangani Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah dan Kemnaker. "Perusahaan tidak akan lari dari kewajibannya," tutup Tohat dipernyataan resmi tersebut. (P-Ahmad Arbani)
