Tiga kubu pengurus Puskud Sulut foto bersama jajaran Dinas Koperasi dan suasana pertemuan.
PRIORITAS, 11/9/26 (Manado) : Tiga kubu pengurus Pusat KUD (Puskud) Sulawesi Utara yang berseberangan, sepakat menyerahkan verifikasi keabsahan kepengurusan kepada Dinas Koperasi dan UKM.
Kesepakatan menyerahkan urusan kepada pemerintah selaku pembina ini menjadi langkah akhir yang disepakati, setelah bertahun-tahun saling mengklaim sebagai satu-satunya pengurus Puskud yang sah.
Tiga kubu yang tersebut adalah versi Ratu Dareda, kelompok Ventje Waleleng dan kubu Frits Pangalila. Ketiganya dipertemukan Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara (Sulut) dalam temu rekonsiliasi di kantor dinas tersebut, Rabu (9/92026).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Grace Komaling mengatakan, selaku pembina pihaknya hanya memfasilitasi dengan harapan kemelut yang membelit Puskud, segera berakhir.
Sebelum mencapai kata sepakat itu, masing-masing ketua ini saling beradu argumentasi tentang keabsahan kepengurusan menurut pandangannya.
"Kita kembalikan saja pada aturan yang mengatur tentang perkoperasian di Indonesia dan menyerahkan kepada Dinas Koperasi memverifikasi semua dokumen dan kemudian menyimpulkan (versi) mana yang paling sesuai aturan," ujar Ventje Waleleng yang datang bersama sekretaris Jotam Togas.
Usulan ini langsung disambut kepengurusan versi Ketua Ratu Dareda yang datang lengkap beserta Sekretaris, Adrie Mamangkey dan Bendahara, Jotje Worotikan.
Demikian halnya dengan kubu Frits Pangalila. Hanny Kindangen dan Decky Tangkudung yang mewakili kelompok itu menyatakan persetujuannya bahwa penyelesaian akhir kemelut ini diserahkan kepada dinas Koperasi.
Ketiga kubu juga menyatakan kesanggupannya mengakhiri kemelut kepengurusan itu dan siap mendukung pengurus Puskud yang eabsahannya sesuai aturan oleh Dinas Koperasi.
Menurut Kadis Grace Komaling, Dinas Koperasi akan meneliti semua dokumen masing-masing kubu, sekaligus melakukan verifikasi ke dinas Koperasi di kabupaten/kota serta berkoordinasi dengan Dekopinwil Sulut.
Puskud Sulut pernah berjaya ketika diberlakukannya tata niaga cengkeh pada era 1990-an. Dari kebijakan Presiden Soeharto yang mengatur perdagangan cengkeh itu, Puskud Sulut hingga 2026 ini tercatat masih memiliki sisa Dana Penyertaan Modal (DPM) senilai lebih dari Rp 47 miliar di Induk KUD (InKUD).
Selain itu, Puskud Sulut yang memiliki anggota 243 Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut, memiliki aset yang tersebar di Sulawesi Utara hingga Provinsi Gorontalo.(P/dg)
