PRIORITAS, 29/10/26 (Buntok, Kalteng): Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, resmi melakukan serah terima jabatan (sertijab) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan anggaran tahun ini, kepemimpinan baru di instansi tersebut dihadapkan pada komitmen untuk mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur yang ada serta memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat.
Mantan Kepala Dinas PUPR yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Barsel, Ita Minarni, mengungkapkan bahwa penyesuaian anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam roda pemerintahan saat ini.
Menurutnya, dengan belum adanya alokasi lelang kegiatan baru dan adanya koreksi transfer dana dari pusat, strategi pembangunan diarahkan pada langkah-langkah pemeliharaan berkala.
"Dengan anggaran yang sangat terbatas dan belum adanya lelang kegiatan baru, konsep membangun saat ini kita arahkan pada pemeliharaan rutin. Ketika ada jalan yang rusak, kita perbaiki secara rutin," ujar Ita kepada awak media, usai acara sertijab di aula kantor dinas PUPR, Buntok, Rabu (28/10/26).
Meski sempat memikul tanggung jawab ganda sebagai Sekda sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR, Ita meyakini estafet kepemimpinan ini dapat berjalan optimal.
Ia mempercayakan kepemimpinan baru kepada Taufik—yang ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR yang baru—untuk melanjutkan berbagai program strategis yang telah dirintis sebelumnya.
Salah satu program prioritas yang terus didorong adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui pengelolaan sumur bor.
Program ini memanfaatkan skema swakelola tipe 2 yang bekerja sama dengan jajaran TNI, sehingga fasilitas penunjang seperti tandon air dapat langsung diakses oleh warga di permukiman.
Menjaga transparansi dan kedisiplinan
Sementara itu, secara terpisah Plt. Kepala Dinas PUPR Barsel yang baru, Taufik, menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja menuntaskan program-program tahun berjalan serta merapikan tata kelola administrasi internal instansi.
Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi publik dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur.
"Kami tentu berkomitmen untuk transparan. Seluruh proses pelaksanaan dan pengadaan dapat dipantau melalui publikasi terbuka di internet maupun kanal resmi LPSE," ujar Taufik kepada wartawan.
Selain fokus pada percepatan penyerapan anggaran dan penyelesaian kegiatan fisik, pihaknya juga menaruh perhatian pada aspek kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas PUPR.
Menjelang batas akhir penertiban administrasi kepegawaian dan pemutakhiran data identitas, pihak dinas akan segera melakukan peninjauan internal untuk memastikan seluruh pegawai mematuhi aturan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Dengan pendekatan yang bertumpu pada efisiensi anggaran, pemeliharaan rutin, serta peningkatan pelayanan dasar, Dinas PUPR Barito Selatan berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan agar tetap dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di tengah dinamika fiskal daerah. (P-Ahmad Arbani)
