PRIORITAS, 21/7/26 (Jakarta): Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat masih rendah. Sebagaimana data, hinggai pertengahan tahun ini jumlah kendaraan yang menunggak pajak lebih banyak dibanding kendaraan yang sudah melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Sebagaimana rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat Tahun 2026, data hingga Juni 2026 terdapat sekitar 51,9 juta kendaraan yang telah memasuki masa jatuh tempo pembayaran PKB. Namun, baru sekitar 24 juta kendaraan yang memenuhi kewajibannya. Sementara sekitar 27 juta kendaraan lainnya masih belum membayar pajak.
Sehingga tingkat kepatuhan nasional baru mencapai 46,28 persen. “Transformasi pelayanan Samsat harus berorientasi pada integrasi data. Dengan memanfaatkan big data serta menghubungkan informasi lintas instansi, kita dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif,” kata Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin,, Senin (20/7/6).
“Karena itu strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat disusun sesuai karakteristik masing-masing daerah,” jelasnya.
Dengan data rendahnya angka kepatuhan ini menunjukkan, lebih dari separuh kendaraan yang jatuh tempo pajak, belum melakukan pembayaran. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi penerimaan daerah dari sektor PKB, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah.
Dikatakan Awaluddin, penguatan integrasi data menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan. Data registrasi kendaraan, data perpajakan, hingga informasi pendukung lainnya perlu dihubungkan agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Bahkan Awaluddin juga menekankan pentingnya sinergi tiga pilar Pembina Samsat Nasional, yakni Kementerian Dalam Negeri, Korlantas Polri, dan PT Jasa Raharja (Persero) bersama pemerintah daerah.
“Sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat lebih adaptif terhadap kondisi di masing-masing daerah, sekaligus menghadirkan pelayanan Samsat yang semakin mudah, cepat, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu pemerintah mendorong inovasi layanan Samsat Komitmen tersebut sejalan dengan arahan pemerintah yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni. Sebagaimana dilansir dari Kompas.com, ia menyebut Rakornas Samsat 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pembina Samsat dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Pelayanan Samsat harus terus bertransformasi melalui penguatan sinergi, inovasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan,” katamya. “Dengan saling berbagi pengalaman dan menghadirkan berbagai terobosan, kami optimistis kinerja Samsat akan semakin optimal dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pendapatan daerah,” kuncinya.(P-*/am)
