Lompat ke konten
Breaking
INTERNASIONALLAYANAN PUBLIKPARIWISATA

Usai terima hibah 11 bus dari Korea Selatan, Bali tancap gas percepat transisi kendaraan listrik

Herling Tumbel3 menit baca
Bagikan
Usai terima hibah 11 bus dari Korea Selatan, Bali tancap gas percepat transisi kendaraan listrik
Acara serah terima bus listrik dari Pemerintah Korea Selatan kepada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (22/10/26). (Courtesy: Antara)

PRIORITAS, 22/10/26 (Denpasar): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berkomitmen mempercepat transisi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Langkah akselerasi ini ditandai dengan diterimanya hibah bus listrik sebanyak 11 unit dari Pemerintah Republik Korea melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa bantuan armada ini menjadi momentum penting untuk merealisasikan ekosistem transportasi umum yang bersih di Pulau Dewata.

"Oleh karena itu, kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini akan kami tancap gas dipercepat di Bali," ujar Wayan Koster saat acara serah terima resmi bus listrik di Denpasar, Kamis (22/10/26).

Sinergi internasional untuk transportasi ramah lingkungan

Realisasi hibah bus listrik ini merupakan buah dari komitmen kerja sama internasional. Penjajakan dimulai sejak kunjungan Wakil Menteri Perhubungan Korea ke Bali, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kunjungan balasan Gubernur Bali ke Korea Selatan pada Desember 2025 lalu.

Uniknya, 11 unit bus listrik dari Pemerintah Republik Korea ini dirancang secara khusus dengan balutan kombinasi warna hitam, merah, dan putih. Desain estetis ini sengaja dipilih karena melambangkan filosofi warna khas Tridatu Bali.

Gubernur Koster menjelaskan, regulasi mengenai percepatan transportasi hijau sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Meski penerapannya sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 dan fase pemulihan ekonomi, Pemprov Bali kini kembali mendorong penuh implementasinya.

Dikatakan, langkah ini krusial mengingat hasil studi menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen polusi udara di Bali disumbang oleh pembangkit dan kendaraan berbahan bakar fosil.

Efisiensi finansial dan kebijakan energi bersih dari hulu

Dalam kesempatan tersebut, Koster turut mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mulai beralih ke KBLBB. Ia membagikan pengalaman pribadinya yang merasakan efisiensi luar biasa saat menggunakan mobil listrik.

Saat menempuh rute Denpasar-Singaraja pulang pergi menggunakan kendaraan konvensional, biaya bahan bakar minyak (BBM) bisa mencapai Rp500.000. Namun, setelah beralih ke mobil listrik, pengeluaran pengisian daya baterai untuk rute yang sama turun drastis menjadi hanya Rp140.000.

Selain hemat biaya, kendaraan listrik juga bebas polusi suara, tidak menghasilkan emisi gas buang, dan minim biaya perawatan karena tidak memerlukan penggantian oli mesin.

Meskipun penjualan mobil listrik di Bali terus menunjukkan tren peningkatan yang positif, Koster mengakui bahwa penyerapan pada sektor kendaraan roda dua masih perlu digenjot lebih masif.

Percepatan di sektor hilir ini juga didukung kuat oleh kebijakan energi dari hulu melalui Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Aturan ini melarang keras pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar fosil atau batu bara.

Sebagai gantinya, Pemprov Bali mendorong PT PLN (Persero) untuk mengalihkan pembangkit ke bahan bakar gas serta memperluas pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) demi menjaga kualitas udara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (P-*/ht)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami