PRIORITAS, 9/6/26 (Jakarta): Batas usia pensiun Polri kembali menjadi sorotan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri). Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah usulan kenaikan batas usia pensiun anggota Polri, yang dalam draf terbaru diusulkan menjadi 59 tahun bagi bintara dan tamtama serta 60 tahun bagi perwira.
Usulan tersebut merupakan bagian dari pembahasan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat ini sedang bergulir di DPR bersama pemerintah. Kenaikan usia pensiun dinilai perlu untuk menyesuaikan dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia serta perkembangan kebijakan pensiun di berbagai institusi negara.
Pemerintah sebut aturan pensiun demi keadilan
Melansir sejumlah media, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa usulan tersebut dilandasi semangat keadilan bagi anggota Polri.
Menurutnya, banyak aparatur negara lainnya telah memiliki batas usia pensiun hingga 60 tahun atau lebih. Karena itu, pemerintah memandang sudah saatnya aturan pensiun anggota Polri disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
Ia juga menekankan bahwa perubahan batas usia pensiun tidak berkaitan dengan upaya memperpanjang masa jabatan Kapolri, melainkan merupakan bagian dari penataan sistem kepegawaian yang lebih proporsional.
Dalam kesempatan rapat panja pembahasan DIM RUU Polri, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej awalnya menjelaskan usul usia pensiun bintara dan tamtama ditetapkan paling tinggi 59 tahun. Sedangkan perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi batas usia pensiunnya paling tinggi 60 tahun.
"Khusus untuk perwira tinggi bintang empat pensiun paling tinggi di usia 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden," kata Hiariey, Senin (8/6).
Draf atur perbedaan berdasarkan pangkat
Dalam pembahasan yang berkembang, pembatasan tersebut dirancang berbeda berdasarkan jenjang kepangkatan. Untuk kelompok tamtama dan bintara diusulkan pensiun pada usia 59 tahun, sedangkan perwira hingga usia 60 tahun.
Skema tersebut dinilai sebagai jalan tengah antara kebutuhan regenerasi organisasi dan pemanfaatan pengalaman personel yang masih produktif.
Sebelumnya, aturan yang berlaku menetapkan usia pensiun anggota Polri pada 58 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan bagi personel tertentu yang memiliki keahlian khusus dan masih dibutuhkan organisasi.
Menyesuaikan tren di institusi negara
Wacana perpanjangan usia pensiun Polri juga muncul setelah sejumlah institusi negara melakukan penyesuaian serupa. Pemerintah berpendapat bahwa meningkatnya kualitas kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat membuat usia produktif aparatur negara semakin panjang.
Karena itu, revisi aturan pensiun dipandang sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan dan aparat negara.
Masih menunggu pembahasan lanjutan
Meski demikian, ketentuan mengenai usia pensiun tersebut masih berupa usulan dalam pembahasan RUU Polri dan belum menjadi aturan yang berlaku. DPR dan pemerintah masih akan membahas berbagai pasal sebelum rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
Apabila disetujui, perubahan ini akan menjadi salah satu reformasi penting dalam tata kelola sumber daya manusia Polri, sekaligus memengaruhi karier puluhan ribu personel kepolisian di seluruh Indonesia. (P-sm)
