PRIORITAS, 6/11/26 (Denpasar):Ā Pemerintah Kota Denpasar, Bali, menorehkan capaian gemilang dalam upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, resmi memaparkan keberhasilan penyelamatan aset daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp3,46 triliun.
Prestasi ini diraih melalui program sertifikasi masif yang berhasil mengamankan 1.867 bidang tanah milik Pemkot Denpasar, atau menyentuh angka 96,99 persen dari total 1.925 bidang tanah yang tercatat.
"Penguatan tata kelola aset daerah dan optimalisasi pendapatan menjadi bagian penting dari komitmen Pemkot Denpasar dalam mencegah korupsi sekaligus mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan transparan," tegas Jaya Negara dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11/26), seperti dilansir dari Antara Jumat (6/11/26).
Rincian Penyelamatan Aset dan Target Sertifikasi Selanjutnya
Di hadapan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan para kepala daerah se-Bali, Jaya Negara merinci alokasi aset tanah bernilai triliunan rupiah tersebut.
Tanah Jalan: 1.308 bidang dengan nilai Rp2,45 triliun, Fasilitas Sosial dan Ā Umum (Fasos/Fasum): 180 bidang senilai Rp65,17 miliar, serta Aset Tanah Lainnya: 379 bidang senilai Rp951,58 miliar.
Dikatakan, saat ini masih tersisa 74 bidang tanah yang belum bersertifikat. Pemkot Denpasar menargetkan penuntasan sertifikasi secara bertahap pada tahun 2026 dan 2027 dengan regulasi yang ketat.
Selain tanah, Pemkot Denpasar melaporkan kepemilikan 2.374 unit gedung dan bangunan dengan total nilai aset Rp1,64 triliun.
Terkait adanya temuan fisik 16 unit bangunan lama senilai Rp3,16 miliar yang telah dibongkar, pemerintah bergerak cepat melakukan penanganan sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 melalui reklasifikasi ke pos Aset Lain-lain.
Kinerja Pajak Meroket, Pajak Reklame Lampaui Target
Tidak hanya sukses mengamankan aset, sektor pendapatan daerah Kota Denpasar juga menunjukkan performa impresif. Realisasi pajak daerah hingga Oktober 2026 berhasil menyentuh Rp1.699,74 miliar atau 89,58 persen dari target total Rp1.897,38 miar.
Beberapa sektor pajak bahkan terbukti melampaui target yang ditetapkan, yaitu Pajak Reklame mencapai 109,72 persen (realisasi Rp14,26 miliar), PBJT Jasa Parkir mencapai 100,59 persen (realisasi Rp8,05 miliar), dan PBJT Jasa Perhotelan mencapai 95,98 persen (realisasi Rp265,86 miliar).
Pemkot Denpasar juga berhasil menagih piutang pajak sebesar Rp89,30 miliar dari total tunggakan per akhir 2025. Keberhasilan ini ditopang oleh strategi intensifikasi berupa insentif fiskal (penghapusan denda), digitalisasi alat rekam PBJT, serta ekstensifikasi objek pajak baru berkolaborasi dengan Universitas Udayana.
Jaya Negara menegaskan, seluruh lompatan tata kelola ini selaras dengan semangat falsafah Vasudhaiva Kutumbakam (Denpasar untuk Semua) demi mewujudkan kota yang maju, transparan, dan bersih dari korupsi. (P-*/hdt)
