Target pertumbuhan ekonomi tembus 6,7 persen
PRIORITAS, 15/7/26 (Manado): Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp3,24 triliun pada Tahun Anggaran 2027. Sementara itu, belanja daerah pemprov Sulut memroyeksikan sebesar Rp3,03 triliun.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyampaikan target tersebut saat rapat paripurna DPRD Sulut di Manado, Selasa.
"Belanja daerah sebesar Rp3,03 triliun," kata Yulius saat memaparkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027.
Melansir Antaranews, selain postur APBD, pemerintah juga menetapkan sejumlah target ekonomi makro untuk 2027.
Pemprov Sulut membidik pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,7 hingga 6,7 persen. Juga memperkirakan inflasi berada di angka 2,3 sampai 3,7 persen.
Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 5,82–6,32 persen dan berharap tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,68–5,26 persen.
Di sisi lain, Pemprov Sulut juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat hingga 77,74.
Fondasi transformasi Sulut
Yulius menjelaskan, KUA-PPAS 2027 menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Sulawesi Utara 2025–2029.
Pemerintah mengusung tema pembangunan "Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan."
Tema tersebut akan dijalankan melalui delapan prioritas pembangunan.
Prioritas itu meliputi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menjaga ketahanan pangan, energi, dan air.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat keamanan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Perkuat PAD dan jaga miskal
Pemprov Sulut menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah itu diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi menghadapi kemungkinan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
"Kami memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD serta menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi penyesuaian dana transfer," ujar Yulius.
Belanja fokus infrastruktur dan layanan dasar
Dalam rancangan APBD 2027, pemerintah memprioritaskan belanja pegawai dan operasional pemerintahan.
Anggaran juga diarahkan untuk memenuhi kewajiban finansial daerah.
Pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas. Selain itu, anggaran mendukung perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, mitigasi bencana, serta pemenuhan mandatory spending.
Pemprov juga menyiapkan dukungan anggaran bagi program yang memperkuat kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara.(P-sm)
