PRIORITAS, 22/10/26 (Kota Gorontalo): Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan waktu lima hari kepada Wali Kota Gorontalo untuk menyampaikan klarifikasi terkait dugaan pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam aksi demonstrasi di Polda Gorontalo.
Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Alvian Mato, menyampaikan kesempatan tersebut sebagai ruang bagi wali kota untuk menjelaskan persoalan yang menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Alvian menegaskan, wali kota perlu memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memberikan tanggapan. Ia juga menyebut adanya konsekuensi apabila klarifikasi tidak disampaikan dalam tenggat tersebut.
“Gunakan kesempatan itu, sebab dalam jangka waktu lima hari tidak dijawab akan ada konsekuensinya,” kata Alvian, Selasa (20/10/2026), sebagaimana diberitakan Antara.
Namun, dugaan pelibatan ASN dalam demonstrasi tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak wali kota menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut.
Pemprov Soroti Konsistensi Penerapan Aturan
Selain persoalan dugaan pelibatan ASN, Alvian menanggapi pernyataan Wali Kota Gorontalo yang meminta gubernur membaca undang-undang dalam menyikapi persoalan pemerintahan.
Alvian menilai seluruh pihak perlu menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Menurut dia, ketentuan hukum harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk ketika pejabat menghadapi persoalan yang menyangkut kepentingan pribadi maupun publik.
Ia juga mengkritik sikap wali kota yang dinilainya tidak konsisten dalam menyikapi aturan. Kritik tersebut disampaikan Alvian sebagai tanggapan atas dinamika hubungan pemerintahan di Provinsi Gorontalo.
Meski demikian, penilaian tersebut merupakan pernyataan juru bicara gubernur. Klarifikasi dari pihak Wali Kota Gorontalo tetap diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan ini.
Dugaan Kasus Cagar Bbudaya Turut Disinggung
Alvian juga menyinggung dugaan perusakan cagar budaya di Kota Gorontalo yang sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Ia menyebut Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo telah melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Gorontalo dalam rangka penyelidikan kasus tersebut.
Penggeledahan itu merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Namun, tindakan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak tertentu.
Alvian menyampaikan berbagai tanggapan itu ketika merespons sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo.
Perkembangan selanjutnya, termasuk tanggapan wali kota atas permintaan klarifikasi, menjadi hal penting untuk mengikuti penyelesaian persoalan tersebut. (P-*/Ant/sm)
