Lompat ke konten
Breaking
EKBISKESRATenaga Kerja

Wamenaker ungkap kunci daya saing BUMN, tata kelola sehat dan SDM unggul jadi faktor utama

Giovanni Riung1 menit baca
Bagikan
WM 3
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dr. Afriansyah Noor, M.Si. (tengah), usai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Citilink Indonesia dan Serikat Karyawan Citilink di Tangerang, Banten, Selasa (28/4/26). (Sumber: Humas Kemnaker)

PRIORITAS, 29/4/2026 (Tangerang): Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Afriansyah Noor, menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang sehat serta penguatan sumber daya manusia yang kompeten dalam meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Citilink Indonesia dan Serikat Karyawan Citilink (Sekaci) di Tangerang, Banten, Selasa (28/4/26).

Menurut Afriansyah, BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penyediaan layanan publik, hingga penguatan sektor-sektor vital. Oleh karena itu, perusahaan negara dituntut menjalankan operasional secara profesional, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan global.

Peran strategis tersebut tercermin pada Citilink sebagai bagian dari grup Garuda Indonesia yang berkontribusi dalam mendukung konektivitas nasional serta penguatan sektor transportasi udara.

Selain tata kelola perusahaan, penguatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi faktor penentu dalam mendorong transformasi BUMN agar lebih kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Afriansyah juga menyoroti pentingnya hubungan industrial yang harmonis antara manajemen dan pekerja guna menjaga stabilitas dan produktivitas perusahaan. Ia mengingatkan pekerja untuk tidak mudah terpengaruh isu yang belum terverifikasi, khususnya terkait ketenagakerjaan.

Direktur Utama PT Citilink Indonesia, Darsito Hendroseputro, menyampaikan bahwa kesepahaman yang terbangun melalui PKB diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja serta mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi hubungan kerja yang konstruktif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan perusahaan serta kesejahteraan pekerja. (P-*r/Humas Kemnaker/Gio R).

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami