PRIORITAS, 02/11/2026 (Bitung): Sebanyak 133 warga keturunan Filipina di Bitung, Sulawesi Utara, akhirnya memperoleh kepastian status kewarganegaraan Republik Indonesia.
Kementerian Hukum Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penegasan Status Kewarganegaraan bagi 133 warga yang sebelumnya belum memiliki dokumen kewarganegaraan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Alex Cosmas Pinem, menyerahkan SK tersebut dalam kegiatan di Kota Bitung, Minggu (1/11/2026), melansir Antara.
Alex menjelaskan bahwa seluruh penerima telah melalui proses verifikasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penerbitan SK tersebut bertujuan memberikan pengakuan sekaligus kepastian hukum kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan kewarganegaraan.
"Kegiatan ini untuk memberikan pengakuan dan kepastian status hukum bagi para pemukim yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Alex.
Verifikasi Identitas dan Riwayat Keluarga
Sebelum menerbitkan keputusan, Kementerian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap identitas dan dokumen para pemohon.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bersama Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara melaksanakan verifikasi faktual di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung.
Direktur Tata Negara Ditjen AHU, Dulyono, menjelaskan bahwa tim memeriksa kesesuaian identitas, riwayat keluarga, dan dokumen pendukung.
Petugas juga mencocokkan dokumen kependudukan serta menelusuri asal-usul keturunan para pemohon.
Selain itu, tim melakukan wawancara langsung untuk memastikan keterangan pemohon sesuai dengan kondisi faktual.
Dulyono menegaskan bahwa verifikasi tersebut menjadi persyaratan penting sebelum pemerintah menerbitkan SK penegasan status kewarganegaraan.
Proses tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Kemenkum Siapkan Pos Bantuan Hukum
Setelah penyerahan SK, Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara menyiapkan pendampingan lanjutan bagi komunitas penerima.
Alex menyampaikan rencana pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) khusus untuk membantu masyarakat tersebut.
Fasilitas ini diharapkan memudahkan penerima SK memperoleh informasi dan pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum.
Kemenkum juga menawarkan fasilitasi pendirian perseroan perorangan bagi warga yang telah menjalankan usaha maupun ingin memulai usaha.
"Kami pun siap memfasilitasi pendirian perseroan perorangan kepada mereka," kata Alex.
Langkah tersebut diharapkan membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat penerima SK.
Pemerintah Perkuat Perlindungan Hukum Masyarakat
Alex mengapresiasi Pemerintah Kelurahan Wangurer yang telah membantu seluruh rangkaian verifikasi dokumen.
Ia menilai dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam menyelesaikan persoalan administrasi kewarganegaraan masyarakat.
Penegasan status kewarganegaraan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan hukum dan pelayanan publik.
Kepastian tersebut juga diharapkan mempermudah masyarakat melanjutkan pengurusan administrasi kependudukan sesuai ketentuan.
Kegiatan penyerahan SK turut dihadiri Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Budi Paskah Yanti Putri, Wali Kota Bitung Hengki Honandar, pejabat Kemenkum, pejabat imigrasi, unsur Forkopimda, serta masyarakat penerima keputusan.
Pemerintah berharap pengakuan status kewarganegaraan ini menjadi awal peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (P-*/Ant/sm)
