PRIORITAS, 24/7/26 (Bitiung): Pemerintah terus mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan bagi warga keturunan Filipina (Persons of Filipino Descent - PFDs) di Sulawesi Utara. Langkah itu dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan otoritas Filipina.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan PFDs di Indonesia yang digelar Direktorat Jenderal Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Kamis (23/7/2026).
Melansir AntaraNews, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo, kemudian menyerahkan tujuh Surat Keputusan Menteri Hukum tentang penegasan status kewarganegaraan Indonesia kepada warga keturunan Filipina di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Jumat (24/7/2026).
Menurut Widodo, penyerahan SK menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Ratusan PFDs di Bitung masih menunggu kepastian
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, mengatakan pemerintah telah memfasilitasi penetapan status kewarganegaraan selama dua tahun terakhir.
Pada 2025, pemerintah menerbitkan sembilan SK bagi warga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tahun 2026, pemerintah kembali menerbitkan tujuh SK untuk warga Kota Bitung.
Hendrik mengungkapkan masih terdapat sekitar 700 warga keturunan Filipina di Kota Bitung yang memerlukan kepastian status kewarganegaraan.
Petugas akan memverifikasi seluruh data untuk memastikan status mereka sebagai warga negara Indonesia atau warga negara Filipina.
"Jika memenuhi syarat sebagai WNI, kami segera menetapkan status kewarganegaraannya. Jika bukan, penanganannya menjadi kewenangan Imigrasi," kata Hendrik.
Validasi data jadi kunci
Hendrik menegaskan pemerintah harus menyamakan seluruh data sebelum menetapkan status kewarganegaraan.
Langkah itu bertujuan menghindari perbedaan data antara pemerintah daerah, Imigrasi, dan kementerian terkait.
Menurutnya, proses verifikasi akan berjalan lebih cepat apabila seluruh data telah valid.
Kepastian status buka akses hak dasar
Widodo menjelaskan SK kewarganegaraan menjadi dasar penerbitan dokumen administrasi kependudukan.
Setelah menerima SK, warga akan memperoleh Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, BPJS, dan dokumen penting lainnya.
Dokumen tersebut membuka akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai hak sebagai warga negara Indonesia.
Pemerintah libatkan Filipina dalam verifikasi
Widodo mengatakan pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian selama proses verifikasi.
Pemerintah juga berkoordinasi langsung dengan otoritas Filipina untuk memastikan tidak terjadi kesalahan penetapan status kewarganegaraan.
Menurutnya, langkah itu penting agar tidak muncul persoalan hukum antara Indonesia dan Filipina.
Negara targetkan tak ada lagi warga stateless
Pemerintah masih mendata dan memverifikasi ratusan warga keturunan Filipina yang belum memiliki kepastian status kewarganegaraan.
Widodo berharap seluruh proses dapat selesai secara bertahap sehingga tidak ada lagi warga yang hidup tanpa status kewarganegaraan (stateless).
"Negara hadir memberikan kepastian hukum agar mereka memperoleh hak yang sama sebagai warga negara Indonesia," ujarnya. (P-sm)
